
Tanggal 25 September 2026, ribuan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) membuka surat penawaran kerja dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Isinya nama desa tempat mereka akan bertugas, gaji, dan satu batas waktu: tiga hari. Calon manajer yang belum membubuhkan tanda tangan pada tenggat itu dianggap menolak.
Hampir delapan pekan kemudian, Rabu 18 November 2026, Ombudsman Republik Indonesia menggelar konferensi pers. Salah satu topiknya adalah kabar yang sudah lebih dulu ramai di media sosial: banyak manajer Kopdes memilih mundur.
Di antara dua tanggal itu terjadi sesuatu yang jarang dibahas dengan tenang. Pekerjaan bergaji hingga Rp9,3 juta sebulan, dibayar dari APBN, dengan kontrak dua tahun, ditinggalkan oleh orang-orang yang sebelumnya bersusah payah lolos seleksi nasional dan pelatihan berminggu-minggu. Di negeri yang mencari kerja saja sudah sulit, keputusan seperti itu tidak bisa dibaca sebagai iseng. Pasti ada sesuatu yang lebih berat di sisi lain timbangan.
Tulisan ini tidak mencari kambing hitam. Tujuannya membaca pola: kapan orang-orang ini pergi, dari mana, ke mana, dan apa yang tersisa di desa sesudah mereka pergi. Setiap pola punya lebih dari satu tafsir. Pembaca dipersilakan memilih sendiri.
Angka yang terlihat kecil
Data resmi yang paling sering dikutip berasal dari Kementerian Koperasi. Dalam konferensi pers 16 Oktober 2026, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Destry Anna Sari, menyebut 26.991 orang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 159 orang menolak atau mundur, dan 1.550 orang terkendala administrasi karena melewati batas waktu. Yang 1.550 itu kemudian mengajukan penawaran ulang, yang ditutup pada malam 15 Oktober (detikFinance).
Bila ketiga kelompok itu dijumlahkan, totalnya 28.700 orang. Dari jumlah itu, yang tegas menolak hanya sekitar 0,55 persen. Untuk sebuah rekrutmen sebesar ini, angka itu kecil, bahkan bisa disebut wajar. Perusahaan swasta mana pun akan senang bila hanya setengah persen kandidatnya membatalkan tawaran.
Namun ada cara lain menghitungnya. Bila yang menolak digabung dengan yang terlambat, totalnya 1.709 orang, hampir 6 persen. Hitungan ini juga belum memuat orang-orang yang sudah menandatangani lalu mundur sesudah mulai bertugas. Kelompok terakhir ini tidak tercatat dalam angka Oktober, karena mereka pergi belakangan. Media menyebutnya “ratusan”. Hingga tulisan ini terbit, belum ada angka resmi yang diumumkan untuk kelompok ini.
Jadi, dari satu set data yang sama, orang bisa sampai pada dua kesimpulan yang bertolak belakang. Yang satu: program ini berjalan normal dan gesekannya kecil. Yang lain: ada kebocoran yang belum dihitung. Keduanya bisa benar sekaligus, dan di situlah persoalannya menjadi menarik.
Karena angka total tidak cukup, kita perlu melihat waktu dan tempat. Kapan mereka pergi ternyata lebih bercerita daripada berapa yang pergi.
Halaman berikutnya: dua gelombang kepergian, dan mengapa seorang manajer di Blitar mundur justru beberapa hari setelah mulai bertugas, padahal surat penugasan itu sudah lama ia tunggu.


