
Rilis 5 November
Badan Pusat Statistik merilis hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026 pada 5 November. Angka berikut berasal dari pemberitaan Kompas.com, CNBC Indonesia, dan Republika pada 5-7 November yang mengutip rilis itu. Pemberi kerja terbesar masih sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan: 41,73 juta orang dari sekitar 148 juta penduduk bekerja, atau 28,20 persen. Sektor perdagangan menyusul jauh di bawahnya, yaitu 26,42 juta orang.
Upah di sektor ini termasuk yang terendah. Rata-rata upah buruh nasional tercatat Rp3,42 juta per bulan, sedangkan buruh di sektor pertanian menerima rata-rata Rp2,24 juta. Hanya kelompok aktivitas jasa lainnya, dengan Rp2,23 juta, yang berada di bawahnya. Selisih dengan rata-rata nasional mencapai Rp1,18 juta, atau sekitar sepertiga lebih rendah.
Sakernas juga memperlihatkan kerentanan lain. Sebanyak 57,93 persen penduduk bekerja, atau 85,73 juta orang, berada di sektor informal. Di dalamnya terdapat 6,63 juta pekerja bebas di sektor pertanian. Sementara itu, Serikat Petani Indonesia, dalam keterangan yang dimuat NU Online pada 17 Oktober, mengutip BPS dan menyebut tingkat kemiskinan perdesaan per Maret 2026 sebesar 10,67 persen, lebih tinggi daripada perkotaan yang 6,34 persen.
Yang dicatat Sensus Pertanian 2023
Rilis ketenagakerjaan tidak menjelaskan luas lahan. Untuk itu, rujukan terakhir tetap Sensus Pertanian 2023, karena BPS menggelar sensus ini setiap sepuluh tahun. Laman resmi sensus BPS mencatat 27.802.434 petani pengguna lahan pertanian, dan 17.251.432 di antaranya tergolong gurem. Bila dihitung, porsinya sekitar 62 persen.
Dalam definisi BPS, petani disebut gurem bila lahan pertanian yang dipakainya kurang dari 0,5 hektare. Lahan budi daya di laut atau perairan umum dan lahan budi daya kehutanan tidak termasuk dalam hitungan.
Dalam satuan rumah tangga, angkanya sedikit berbeda. Paparan BPS yang dimuat CekFakta menyebut 16,89 juta rumah tangga gurem pada 2023, naik dari 14,25 juta pada 2013. Kenaikannya 18,54 persen dalam satu dasawarsa. Kompas.id mencatat porsi mereka di antara rumah tangga pengguna lahan bergeser dari 55,33 persen ke 60,84 persen. Dalam forum Ombudsman pada 23 Oktober lalu, Konsorsium Pembaruan Agraria memakai angka 61,3 persen. Dua angka BPS itu berbeda karena satuannya berbeda, yaitu orang dan rumah tangga. Siaran Ombudsman tidak merinci sumber hitungan KPA.
Sebarannya juga tidak merata. Data yang dikutip situs CekFakta menempatkan Papua Pegunungan di puncak dengan 98,63 persen, dan Daerah Istimewa Yogyakarta di 87,75 persen. Di Sumatera Barat, yang terkenal dengan beras Solok, 402.610 dari 751.992 petani pengguna lahan tergolong gurem.
Rumusan 1933
Istilah Marhaen punya rumusan tertulis. Dalam tulisan “Marhaen dan Proletar” di Fikiran Rakyat tahun 1933, Soekarno membahas putusan konferensi Partindo yang berbunyi, “Marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain.” Ensiklopedia Sejarah Indonesia terbitan Kementerian Kebudayaan merangkum makna serupa, dan mencatat rumusan Soekarno tentang orang kecil dengan milik kecil dan alat-alat kecil yang “sekedar cukup untuk dirinya sendiri”.
Dari rumusan itu terlihat bahwa Marhaen tidak terbatas pada buruh, dan tidak terbatas pula pada petani. Tulisan yang sama menyebut pedagang kecil dan nelayan sebagai contoh kaum melarat lainnya. Ciri pengikatnya adalah kecilnya alat produksi dan kerentanan hidup.
Catatan dari sudut pandang marhaenisme
Rumusan 1933 tentu tidak dapat dipindahkan mentah-mentah ke tahun 2026. Istilah Marhaen lahir sebagai kategori perjuangan, bukan kategori statistik, dan BPS tidak mengukurnya. Data di atas tetap dapat dipakai sebagai pendekatan.
Petani gurem paling dekat dengan gambaran petani bermodal kecil itu. Namun, angka 17,25 juta belum menggambarkan seluruh Marhaen di desa. Definisi gurem mensyaratkan penggunaan lahan, sehingga buruh tani tanpa tanah tidak tercakup, begitu juga nelayan kecil dan warga yang hidup dari hutan. Pekerja bebas pertanian dalam Sakernas boleh jadi mendekati kelompok buruh tani lepas, walau kedua istilah itu tidak identik. UU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria pun memisahkan petani gurem dari buruh tani: Pasal 22 ayat (5) mendaftar petani yang menguasai kurang dari 0,5 hektare dan buruh tani sebagai golongan penerima yang berbeda.
Karena itu, gambaran yang lebih jujur memerlukan beberapa angka sekaligus: luas lahan, status kerja, upah, dan kemiskinan. Saat DPR membahas RUU Pengaturan Reforma Agraria, anggota Panja Muhammad Khozin menyatakan pada 9 September bahwa legalisasi lahan yang terlalu sempit “tidak otomatis mengeluarkan petani dari kemiskinan”. Pernyataan ini sejalan dengan data di atas dan dapat menjadi tolok ukur pelaksanaannya. Karena sensus hanya berlangsung sepuluh tahun sekali, publik layak meminta pemantauan yang lebih sering atas jumlah dan nasib petani gurem.
Catatan sudut pandang di atas adalah pendapat redaksi KBM, bukan sikap resmi organisasi mana pun.
Sumber
- Badan Pusat Statistik, “Sensus Pertanian 2023”. https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023. Diakses 9 November 2026.
- Badan Pusat Statistik, “Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 – Tahap I Kabupaten Way Kanan” (keterangan publikasi). https://sensus.bps.go.id/publikasi/json/48291. Diakses 9 November 2026.
- Kementerian Kebudayaan, Ensiklopedia Sejarah Indonesia, “Marhenisme”. https://esi.kemenbud.go.id/wiki/Marhenisme. Diakses 9 November 2026.
- Soekarno, “Marhaen dan Proletar”, Fikiran Rakyat, 1933, naskah di Wikisumber. https://id.wikisource.org/wiki/Marhaen_dan_Proletar. Diakses 9 November 2026.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, salinan JDIH Kementerian Sekretariat Negara. https://jdih.setneg.go.id/api/hukumproduk/pdf?l=uploads&f=Salinan%20UU%20Nomor%2010%20Tahun%202026.pdf&fl=P20665. Diakses 9 November 2026.
- DPR RI, “RUU Reforma Agraria Tak Hanya Selesaikan Konflik Tanah, tetapi Juga Lindungi Petani Gurem”. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/09/09/ruu-reforma-agraria-tak-hanya-selesaikan-konflik-tanah-tetapi-juga-lindungi-petani-gurem. Diakses 9 November 2026.
- Ombudsman RI, “Reforma Agraria Harus Beri Kepastian Hukum dan Keadilan, Ombudsman RI Tekankan Sinergi Lintas Lembaga”. https://ombudsman.go.id/pers/r/reforma-agraria-harus-beri-kepastian-hukum-dan-keadilan—ombudsman-ri-tekankan-sinergi-lintas-lembaga. Diakses 9 November 2026.
- Kompas.com, “Sektor Informal Masih Kuasai Pasar Kerja Indonesia, Ada 85,73 Juta Orang”. https://money.kompas.com/read/2026/11/05/210739826/sektor-informal-masih-kuasai-pasar-kerja-indonesia-ada-8573-juta-orang. Diakses 9 November 2026.
- CNBC Indonesia, “Tenaga Kerja RI Mayoritas Petani, Jumlahnya 41,73 Juta Orang”. https://www.cnbcindonesia.com/news/20261105120815-4-782578/tenaga-kerja-ri-mayoritas-petani-jumlahnya-4173-juta-orang. Diakses 9 November 2026.
- CNBC Indonesia, “Rata-Rata Upah Buruh Naik 2,7% pada 2026, Jadi Rp 3,42 Juta”. https://www.cnbcindonesia.com/news/20261105141537-4-782640/rata-rata-upah-buruh-naik-27-pada-2026-jadi-rp-342-juta. Diakses 9 November 2026.
- Republika, “Potret Buruh Kelas Menengah, Upah Rata-Rata Rp3,42 Juta, Pekerja Perempuan Hanya Rp2,97 Juta”. https://ekonomi.republika.co.id/berita/to45n8502/potret-buruh-kelas-menengah-upah-ratarata-rp342-juta-pekerja-perempuan-hanya-rp297-juta. Diakses 9 November 2026.
- CekFakta, “Benar, Klaim Muhaimin Iskandar bahwa 16 juta Petani Hanya Memiliki 0,5 Hektare Tanah”. https://old.cekfakta.com/focus/15419. Diakses 9 November 2026.
- Kompas.id, “Menahan Pertambahan Petani Gurem”. https://www.kompas.id/artikel/menahan-pertambahan-petani-gurem. Diakses 9 November 2026.
- Kompas.com, “Lebih dari 50 Persen di Sumbar Petani Gurem, Terjebak Lahan Sempit dan Harga Tak Pasti”. https://regional.kompas.com/read/2026/05/06/195402778/lebih-dari-50-persen-di-sumbar-petani-gurem-terjebak-lahan-sempit-dan-harga. Diakses 9 November 2026.
- NU Online, “Hari Pangan Sedunia 2026, SPI Desak Pemerintah Putus Ketergantungan Utang dan Wujudkan Kedaulatan Pangan”. https://islam.nu.or.id/nasional/hari-pangan-sedunia-2026-spi-desak-pemerintah-putus-ketergantungan-utang-dan-wujudkan-kedaulatan-pangan-pv8Cj. Diakses 9 November 2026.
Gambar sampul: Panen Padi oleh Galeri ega, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, diubah (dipotong, diberi panel keterangan dan logo KBM).


