
Dua tafsir yang sama-sama masuk akal
Setelah semua pola disusun, ada dua cerita yang bisa ditarik dari bahan yang sama.
Tafsir pertama: program besar dengan gesekan yang wajar. Membangun puluhan ribu koperasi serentak adalah pekerjaan raksasa yang belum pernah dicoba di negeri ini. Gesekan pasti ada. Yang menolak tawaran hanya setengah persen. Manajer yang mundur tidak dihukum, sehingga yang bertahan memang yang mau. Agrinas sudah membuka relokasi, dan Ombudsman menilainya sebagai koreksi yang baik. Lembaga pengawas bekerja: KPK mengkaji, Ombudsman turun ke lapangan, warga menggugat ke MK. Menurut tafsir ini, semua itu tanda sistem yang hidup dan bisa memperbaiki diri.
Tafsir kedua: koperasi yang dibangun dari atas akan kesulitan berdiri. Manajer dipilih pusat, gedung dibangun pusat, kendaraan dibeli pusat, sedangkan desa menyerahkan anggarannya. Ketika manajer pergi, warga tidak merasa kehilangan orangnya, karena memang bukan mereka yang memilihnya. Menurut tafsir ini, mundurnya manajer bukan gangguan kecil. Ia petunjuk paling awal bahwa sebagian koperasi ini belum benar-benar menjadi milik warga desanya.
Tulisan ini tidak memilih salah satunya. Sebabnya bukan ketakutan, tetapi kejujuran: datanya memang belum cukup untuk memutuskan. Angka resmi tentang manajer yang mundur sesudah bertugas belum diumumkan. Total anggaran gaji belum dibuka. Audit pengadaan kendaraan belum selesai. Putusan MK belum dibacakan. Siapa pun yang hari ini mengaku sudah tahu jawabannya, mungkin sedang menjual sesuatu.
Yang sedang diputuskan di Mahkamah Konstitusi
Pada 27 Oktober 2026, Kepala Desa Prawatan, Klaten, Sabiq Muhammad, bersama Sajogyo Institute dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari mengajukan uji materi ke MK. Perkaranya tercatat dengan Nomor 399/PUU-XXIV/2026. Mereka didampingi koalisi yang beranggotakan, antara lain, Celios, ICW, dan Transparency International Indonesia. Yang diuji adalah sejumlah pasal dalam UU Desa, UU Perkoperasian, dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Kontan).
Inti permintaan mereka adalah agar penugasan pemerintah pusat kepada desa disertai anggaran sendiri dari pemberi tugas, tidak diambil dari Dana Desa dan tidak dijamin dengan aset desa. Sidang perdana digelar 3 November. Dalam sidang lanjutan 16 November, atas saran hakim, objek pengujian dipangkas dari 15 norma menjadi empat (Kompas.com). Ombudsman menyatakan menghormati hak warga untuk menguji undang-undang dan membatasi diri pada pengawasan pelaksanaan program (Hukumonline). Semua dalil di atas adalah argumen pemohon, bukan kesimpulan Mahkamah.
Tiga hal yang layak diawasi
- Angka mundur sesudah bertugas. Selama angka ini belum diumumkan, perdebatan hanya bertumpu pada kesan dan viralitas. Bila angkanya kecil, tafsir pertama menguat. Bila besar, tafsir kedua.
- Siapa yang mengisi kursi yang ditinggalkan. Bila penggantinya kembali ditunjuk dari pusat, polanya akan berulang. Bila desa dan rapat anggota diberi peran memilih, itu tanda koperasi mulai berpindah tangan kepada pemiliknya.
- Hasil audit pengadaan kendaraan dan putusan MK. Keduanya akan menjawab pertanyaan yang lebih besar dari nasib para manajer: apakah uang negara dan uang desa yang ditanam di program ini dikelola sebagaimana mestinya.
Penutup: kursi yang kosong
Bung Karno menamai kaum yang ingin ia bela dengan nama seorang petani yang memiliki alat produksinya sendiri, betapapun kecilnya: Marhaen. Gagasannya sederhana. Orang kecil harus berdiri di atas miliknya sendiri. Koperasi, dalam cita-cita para pendiri bangsa, adalah salah satu cara mewujudkannya.
Ukuran keberhasilan program ini kelak bukan jumlah gedung yang diresmikan atau jumlah kontrak yang ditandatangani. Ukurannya adalah pertanyaan yang lebih sederhana: ketika seorang manajer pergi, apakah warga desa merasa kehilangan, dan apakah mereka sendiri yang mencari penggantinya?
Bila jawabannya ya, koperasi itu sudah hidup. Bila tidak, yang berdiri di ujung desa itu baru sebuah gedung, dan kursi manajernya akan terus berganti penghuni.
Tulisan ini disusun dari pemberitaan dan dokumen publik hingga 19 November 2026. Angka gaji bulanan agregat adalah perkiraan kasar tulisan ini, bukan data resmi. Temuan ICW, dalil pemohon di MK, dan proyeksi Celios adalah klaim pihak-pihak tersebut dan belum diuji di pengadilan.
Sumber
- detikFinance, Ombudsman Ungkap Penyebab Ratusan Manajer Kopdes Mundur (18/11/2026)
- Bisnis.com, Heboh Manajer KopDes Mundur, Ombudsman Minta Agrinas Lakukan Relokasi (18/11/2026)
- Owrite, Ombudsman Bongkar Masalah Banyaknya Manager Kopdes yang Mundur (18/11/2026)
- Hukumonline, Ombudsman Buka Suara Soal Mundurnya Manajer KDKMP dan Uji Materi di MK (18/11/2026)
- Hukumonline, Ombudsman Temukan Sejumlah Persoalan Pengawasan Program Koperasi Desa Merah Putih (18/11/2026)
- Tribun Jambi, Temuan Ombudsman Terkait Proyek Kopdes Merah Putih (18/11/2026)
- Hukumonline, Koperasi Tanpa Anggota: Merah Putih, Agrinas, dan Utang yang Diwariskan (22/10/2026)
- Kompas.com, Manajer KDKMP Kota Blitar Pilih Mundur (21/10/2026)
- Teras.id/Bollo.id, Ada Manajer Koperasi Desa Merah Putih Mundur (1/11/2026)
- Suaradesa.co, Kopdes Belum Beroperasi, Manajer Digaji Rp9,3 Juta (15/11/2026)
- Kompas.id, Ekspansi Koperasi Merah Putih Picu Kekhawatiran Persaingan Usaha Tidak Sehat (28/10/2026)
- ThePhrase, Lipsus 2 Pemerintahan Prabowo: KDMP untuk Rakyat tapi Sulit Dijangkau (20/10/2026)
- IDN Times, Koalisi Sipil Uji Kopdes Merah Putih ke MK (27/10/2026)
- Radar Banjarmasin, Berdampak Menyusutnya Dana Desa, Program Kopdes Merah Putih Digugat ke MK (29/10/2026)
- Kontan, Koperasi Merah Putih Digugat ke MK, Pemohon Soroti Beban Dana Desa (6/11/2026)
- Kompas.com, sidang lanjutan uji materi KDKMP di MK (17/11/2026)
- Kompas.id, Miliaran Rupiah untuk Influencer di Tengah Pengetatan Anggaran (11/11/2026)
- Project Multatuli, Dugaan Rente Triliunan di Balik Mobil Pikap Koperasi Merah Putih (13/7/2026)
- detikBali, Pengadaan Pikap Kopdes Merah Putih Diduga di-Mark Up hingga Rp69 Juta/Unit (15/7/2026)
- Antara, Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, KPK Gencarkan Pemberantasan Korupsi (20/10/2026)
Foto sampul: Koperasi Desa Merah Putih Kwarasan, Juwiring, Klaten, 31 Oktober 2026, oleh Dani Safa Adi Nugraha (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0). Foto diburamkan dan diberi panel oleh KBM; hasil olahannya dibagikan dengan lisensi yang sama.


