
Pola keempat: jejak uang
Mundurnya manajer adalah gejala di permukaan. Untuk memahami mengapa sebuah program bisa terasa goyah di bawah, kita perlu melihat bagaimana ia dibiayai. Di bagian ini, kehati-hatian penting. Sebagian yang dibahas di bawah masih berupa dugaan atau gugatan, belum putusan.
Dana Desa yang menyusut
Para pemohon uji materi di Mahkamah Konstitusi menyebut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 memangkas jatah Dana Desa untuk mendukung Kopdes. Besarnya 58,03 persen dari pagu tiap desa, atau Rp34,57 triliun secara nasional. Di Desa Prawatan, Klaten, Dana Desa turun dari lebih Rp1 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp373 juta pada 2026 (IDN Times; Radar Banjarmasin).
Kompas juga mencatat bahwa PMK Nomor 15 Tahun 2026 memotong dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan Dana Desa untuk mencicil pinjaman koperasi (Kompas.id). Celios, lembaga riset yang ikut mendampingi gugatan, menghitung bahwa skema pembiayaan yang mereka kaji bisa memunculkan risiko gagal bayar Rp85,96 triliun dalam enam tahun. Angka itu proyeksi, bukan kejadian yang sudah berlangsung.
Polanya mulai terlihat. Desa diminta merelakan sebagian anggarannya untuk koperasi yang manajernya tidak dipilih desa, gedungnya dibangun pihak luar, dan risikonya, menurut para penggugat, bisa kembali ke desa bila usaha koperasi tidak berjalan.
Pengadaan kendaraan dan pertanyaan tentang perantara
Kendaraan operasional adalah bagian lain yang paling banyak disorot. Pada Februari 2026, Agrinas disebut sepakat memesan 105.000 kendaraan dari dua produsen India: 35.000 pikap dari Mahindra, serta 35.000 pikap dan 35.000 truk ringan dari Tata Motors. Nilainya sekitar Rp24,6 triliun. Menurut Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo de Sousa Mota, uang muka 30 persen sudah dibayar. Ia menjelaskan bahwa pembelian dari India dipilih setelah produsen dalam negeri tidak memberi keringanan harga untuk pembelian borongan (Project Multatuli; detikBali).
Indonesia Corruption Watch (ICW) menelusuri data ekspor-impor dan menemukan pikap Mahindra diterima oleh sebuah perusahaan perantara, PT Bumi Indo Gemilang (BIG), yang menurut liputan Project Multatuli belum genap setahun bergerak di perdagangan mobil baru. Menurut perhitungan ICW, ada selisih sekitar Rp61 juta sampai Rp69 juta per unit antara estimasi harga wajar menurut simulasi ICW (harga beli rata-rata ditambah perkiraan pajak, biaya impor, distribusi, dan margin) dan harga yang ditanggung Agrinas. Dengan asumsi 80.000 pikap, ICW menaksir potensi perburuan rente Rp4,86 triliun sampai Rp5,54 triliun. Ketika ditanya mengapa perusahaan semuda itu bisa memegang transaksi sebesar itu, Dirut Agrinas menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya, karena kontrak Agrinas langsung dengan prinsipal dan prinsipallah yang menunjuk distributor. Dalam sumber yang ditelaah tulisan ini, tanggapan PT BIG atas temuan ICW tidak ditemukan.
Penting dicatat: temuan ICW adalah dugaan berdasarkan perhitungan lembaga itu sendiri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum memegang data tersebut dan menunggu hasil audit. Sampai tulisan ini terbit, tidak ada penetapan tersangka atau putusan pengadilan terkait pengadaan ini dalam sumber yang ditelaah. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak.
Lahan, izin, dan kajian pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan kajian pencegahan korupsi atas program ini sejak 13 Mei 2026 (Antara). Menurut data Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dikutip ThePhrase, ada 16.374 lokasi koperasi di kawasan hutan, serta 102 di perairan darat dan 118 di laut. Dari pengawasan atas 14 koperasi di enam daerah, Ombudsman mencatat akses sulit di Batam, tanah yang bersebelahan dengan rawa di Mamuju, urusan PBG dan SLF di Purworejo, serta status tanah yang belum jelas di Tual. Agrinas menjawab bahwa lokasi lahan ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan pengurus dan warga setempat (Hukumonline; Tribun Jambi).
Sekarang hubungkan dengan para manajer. Seseorang yang ditempatkan di koperasi yang gedungnya belum punya izin, lahannya belum pasti, atau jalannya sulit dilalui, tidak sedang mengelola usaha. Ia sedang menunggu. Kita sudah melihat di halaman sebelumnya apa yang biasanya dilakukan orang yang terlalu lama menunggu.
Halaman terakhir: dua cara membaca semua ini, apa yang sedang diputuskan di Mahkamah Konstitusi, dan tiga hal yang layak diawasi.


