
Pada Jumat, 13 November 2026, Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Prabowo (DPP PASPROBO) merilis pernyataan sikap tujuh butir. Isinya apresiasi untuk Gibran Rakabuming Raka, dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto, desakan mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden, tuntutan hukuman mati bagi para jenderal pelaku, penangkapan aktor utama, dan pencabutan Bintang Mahaputera. Naskah ini meninjau pernyataan itu dari sisi pengamat politik: apa yang tersurat, apa yang tersirat, dan apa yang sebenarnya ditunggu rakyat.
Isi pernyataan sikap
Pernyataan ditandatangani Ketua Umum Saiful Chaniago dan Sekretaris Jenderal Sukarya Putra, dan dibacakan di Jakarta. Tujuh butirnya dapat diringkas sebagai berikut.
- Apresiasi setinggi-tingginya kepada mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas pengabdiannya mendampingi Presiden.
- Komitmen mendukung dan mengawal kebijakan serta program Presiden yang dinilai pro-rakyat.
- Dukungan penuh atas hak prerogatif Presiden dalam mengajukan calon Wakil Presiden.
- Kecaman keras terhadap penyadapan Presiden dan desakan agar kasusnya diusut transparan hingga ke akar.
- Tuntutan hukuman mati bagi para jenderal yang terbukti terlibat penyadapan dan permufakatan makar.
- Desakan menangkap, mengadili, dan membongkar identitas aktor utama atau dalang intelektual.
- Desakan mencabut Bintang Mahaputera dari pihak yang terbukti terlibat.
Dalam pemberitaan Tribunnews, Saiful menegaskan bahwa penentuan unsur pidana, pihak yang bertanggung jawab, dan jenis hukuman tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan. Catatan ini penting dan akan kita ingat saat membaca butir kelima.
Latar: kasus yang sedang berjalan
Pernyataan ini tidak muncul di ruang kosong. Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Sangkaan yang dipakai penyidik antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Pada Kamis, 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan di Komisi III DPR bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi untuk dugaan permufakatan jahat makar. Ia sekaligus menegaskan bahwa temuan penyadapan tidak serta-merta menjadi dasar menyimpulkan makar; unsur itu harus dibuktikan secara terpisah. Komisi III DPR sendiri menyimpulkan bahwa perbuatan itu masuk kategori makar dan meminta pasal makar dikenakan.
Kapolri juga menyebut sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden, tetapi mencakup lingkar Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR dan partai politik, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa. Fakta ini menentukan cara kita menilai pernyataan PASPROBO pada halaman berikutnya.
