
Pola ketiga: manajer ini milik siapa?
Dalam koperasi seperti yang dibayangkan Bung Hatta dan diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengelola adalah orang yang diangkat pengurus, dan rencana pengangkatannya diajukan kepada rapat anggota. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dengan kata lain, manajer koperasi bekerja untuk anggotanya.
Pada program Kopdes Merah Putih, susunannya berbeda. Tulisan analisis di Hukumonline yang dikutip sebelumnya menguraikannya. Manajer direkrut lewat seleksi nasional, berstatus pegawai BUMN di bawah Agrinas dengan PKWT dua tahun, dan setelah kontrak berakhir dapat dipindahkan ke kegiatan Agrinas di luar koperasi. Penulisnya menyimpulkan bahwa loyalitas kontraktual manajer mengarah kepada korporasi negara, bukan kepada anggota. Ia juga mencatat bahwa gedung dibangun Agrinas, perabot dibeli Agrinas, dan kendaraan diimpor Agrinas.
Kesimpulan penulis itu tentu bisa diperdebatkan. Pembela program dapat berargumen bahwa koperasi desa yang baru lahir memang belum punya kapasitas merekrut tenaga profesional, sehingga negara menalanginya untuk sementara, seperti orang tua yang membayar uang sekolah anak sebelum anak itu bisa mencari nafkah sendiri. Tafsir itu sah.
Tetapi coba lihat kembali pola kepergian dengan kacamata ini. Seorang manajer yang dipekerjakan, digaji, dan ditempatkan dari Jakarta tidak punya akar di desa tempat ia bertugas. Ia tidak dipilih warga, sehingga warga juga tidak merasa wajib menahannya. Ketika ia pergi, tidak ada rapat anggota yang kehilangan orangnya. Yang kehilangan hanya sebuah baris di daftar penempatan. Tidak ada pula orang desa yang punya wewenang mencari penggantinya, karena wewenang itu ada di tempat lain.
Bisa jadi, kemudahan manajer untuk pergi bukan cacat kecil yang terselip dalam program. Ia mungkin akibat logis dari cara program itu dirancang.
Gaji yang berjalan, gerai yang belum buka
Di sinilah muncul pertanyaan yang paling sensitif, dan sebaiknya ditanyakan tanpa prasangka.
Kementerian Koperasi menyatakan manajer yang telah meneken kontrak sudah berhak digaji, sebab mereka dianggap bekerja menyiapkan koperasi walau gerainya belum buka. Besarannya Rp6,8 juta sampai Rp9,3 juta per bulan, tergantung upah minimum daerah plus tunjangan. Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, sumber dananya APBN lewat Agrinas, sedangkan angka totalnya belum dibuka pemerintah (Suaradesa.co).
Karena totalnya tidak diumumkan, kita bisa membuat hitungan kasar sendiri, dengan catatan bahwa ini perkiraan tulisan ini, bukan data resmi. Bila 26.991 manajer menerima gaji di rentang tersebut, beban gaji bulanannya sekitar Rp184 miliar sampai Rp251 miliar. Angka sebenarnya bisa lebih kecil, karena tidak semua manajer menerima batas atas dan sebagian sudah mundur.
Bandingkan dengan kondisi gerainya. Menurut laporan Kompas pada akhir Oktober, Simkopdes mencatat 83.363 koperasi sudah terbentuk, sementara yang beroperasi baru 10.070 (Kompas.id). Artinya, hanya sekitar 12 persen yang sudah menjalankan usaha. Situs berita ThePhrase juga mencatat ada koperasi yang omzetnya ganjil kecil, misalnya di Desa Tanjung, Magelang, yang menurut laporan mencatat penjualan sekitar Rp200 ribu per hari pada Oktober 2026 (ThePhrase).
Ada dua cara membaca kenyataan ini, dan keduanya masuk akal. Pembela program akan berkata: manajer memang harus ada sebelum gerai buka, karena tidak mungkin membuka toko tanpa pengelola. Pengkritik akan berkata: membayar ribuan pengelola untuk toko yang belum ada adalah urutan yang terbalik.
Yang jelas, ketika gaji sudah mengalir tetapi pekerjaan belum benar-benar ada, sebagian manajer akan merasa digaji untuk menunggu. Orang yang merasa sedang menunggu, seperti manajer di Blitar tadi, biasanya juga sedang mencari pekerjaan lain.
Halaman berikutnya: mengikuti jejak uangnya. Dari Dana Desa yang menyusut hingga pengadaan kendaraan senilai Rp24,6 triliun yang sedang disorot lembaga antikorupsi.


