Struktur Organisasi Keluarga Besar Marhaenis
Jenjang organisasi dan susunan kepengurusan KBM sesuai Anggaran Dasar (Bab IV) dan Anggaran Rumah Tangga (Bab II) hasil Munas III 2017.
Jenjang Organisasi
Masa bakti DPN, DPP, dan DPKab./DPKota masing-masing 5 (lima) tahun (AD Pasal 8–10).
Susunan Dewan Pimpinan Provinsi
Dewan Pimpinan Provinsi Lengkap terdiri dari unsur-unsur berikut:
| Unsur | Susunan | Tugas pokok |
|---|---|---|
| Dewan Pembina | Ketua dan beberapa Anggota | Pembinaan berkala secara dialogis dengan DPP, kajian pengembangan organisasi, pembinaan kader yang terstruktur dan berjenjang. |
| Dewan Penasehat | Ketua, Sekretaris, dan beberapa Anggota | Memberi saran dan nasihat kepada DPP mengenai jalannya organisasi dan pelaksanaan program perjuangan. |
| Dewan Pimpinan Provinsi Harian | Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara | Melaksanakan keputusan Musyawarah Provinsi, menjabarkan kebijakan DPN, dan mengoordinasikan kabupaten/kota di wilayahnya. |
| Departemen | Dibentuk sesuai kebutuhan | Menjabarkan dan melaksanakan program kerja serta kebijakan DPP. |
Ketua DPP memimpin paling banyak 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut (ART Pasal 3).
Kepengurusan Tingkat Kota/Kabupaten
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Lengkap terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Harian (Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara), serta beberapa Biro sesuai kebutuhan. Pengurus Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
Wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta meliputi enam wilayah berikut. Saat ini baru Jakarta Barat yang terbentuk dan sedang dalam proses pembentukan kepengurusan. Wilayah lain dalam proses koordinasi pembentukan.
Catatan: Nama-nama pengurus akan diumumkan setelah Surat Keputusan (SK) kepengurusan ditetapkan secara resmi.
