
Pola pertama: dua gelombang, bukan satu
Bila kisah-kisah yang diberitakan disusun berdasarkan waktu, terlihat dua gelombang kepergian dengan sebab yang berbeda.
Gelombang pertama terjadi di pintu masuk. Surat penawaran datang 25 September dengan tenggat tiga hari. Dalam tiga hari itu, seseorang harus memutuskan apakah ia akan memindahkan hidupnya ke desa yang mungkin belum pernah ia dengar. Tulisan analisis di Hukumonline menyebut penempatan lintas provinsi menimpa sekitar 1.900 manajer, atau 11 persen (dasar hitungan persentase itu tidak dijelaskan). Belakangan pemerintah menyatakan tidak akan menjatuhkan sanksi kepada yang mundur.
Salah satu kisahnya ditulis Bollo.id. Seorang peserta dari Makassar, yang meminta namanya dirahasiakan, ditugaskan ke Kabupaten Luwu, bukan ke kota tempat ia tinggal. Setelah lama tanpa kepastian, ia mundur dan kini bekerja di tempat lain (Teras.id/Bollo.id).
Gelombang kedua terjadi sesudah masuk, dan ini yang lebih ganjil. Kompas.com memberitakan manajer KDKMP Kelurahan Bendo, Kota Blitar. Setelah pelatihan sekitar enam pekan, ia menunggu kepastian. Surat tugasnya turun pada akhir September, berlaku 1 Oktober. Selama menunggu ia melamar ke beberapa perusahaan, dan salah satunya memanggilnya beberapa hari setelah ia mulai bekerja. Pejabat dinas setempat menyebut ia sudah berhenti dari pekerjaan sebelumnya (Kompas.com).
Pengamatannya begini. Jarak tampaknya bukan soal, karena ia bertugas di kotanya sendiri. Gajinya pun mengikuti upah minimum setempat ditambah tunjangan. Pejabat setempat mengaku tidak mengetahui alasan pastinya, tetapi dari urutan kejadiannya, masa tunggu tampaknya ikut berperan. Selama berminggu-minggu tanpa kepastian, orang yang rasional akan menyiapkan rencana cadangan. Ketika rencana cadangan itu datang lebih dulu dari kepastian, rencana cadanganlah yang menang.
Pelajarannya sederhana dan berlaku di mana pun. Kesetiaan pekerja tidak hanya dibeli dengan gaji. Kepastian ikut menentukan. Program yang membuat orang menunggu terlalu lama sebenarnya sedang melatih mereka untuk mencari pintu keluar.
Pola kedua: jarak tidak hanya dihitung dalam kilometer
Dalam konferensi pers 18 November, Anggota Ombudsman RI Radian Syam menyebut alasan yang paling sering muncul. Lokasi penempatan tidak sesuai, atau terlalu jauh dari keluarga. Menurutnya, Agrinas menjawab dengan mekanisme relokasi yang mempertimbangkan jarak tempat tinggal manajer. Ombudsman menilai itu tindakan korektif yang baik, dengan catatan harus segera dijalankan supaya operasional koperasi tidak tertunda (Bisnis.com; Owrite).
Bagi pejabat, kata “jauh” berarti kilometer. Bagi seorang manajer berusia dua puluhan atau tiga puluhan, “jauh” berarti dua dapur yang harus dihidupi. Ia membayar sewa kamar di desa tugas, sementara cicilan, orang tua, atau anak tetap di kota asal. Gaji Rp6,8 juta sampai Rp9,3 juta terdengar besar di desa, tetapi menjadi pas-pasan bila dibagi dua rumah tangga.
Ada lapisan lain yang lebih halus. Seorang manajer yang datang dari provinsi lain adalah orang asing di desa itu. Ia tidak dikenal pengurus, tidak dikenal pemasok, dan tidak dikenal pembeli. Padahal koperasi desa justru hidup dari kepercayaan antartetangga. Penempatan lintas provinsi mungkin efisien di atas kertas, karena kursi kosong cepat terisi. Di lapangan, ia bisa menghasilkan manajer yang secara administratif hadir tetapi secara sosial belum diterima.
Pertanyaan berikutnya lebih tajam. Siapa sebenarnya yang mempekerjakan para manajer ini, dan kepada siapa mereka bertanggung jawab?
Halaman berikutnya: membaca kontrak para manajer. Jawabannya ternyata tidak ada di desa.


