Visi & Misi Keluarga Besar Marhaenis
Visi dan misi ditetapkan agar tujuan perjuangan organisasi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 Anggaran Dasar terarah sasaran dan kegiatannya.
Visi
Terwujudnya suatu tata kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, guna menjadikan bangsa dan negara yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.
Misi
- Menyamakan platform ideologi di antara kekuatan-kekuatan Nasionalis yang berintikan Marhaenis.
- Menggalang kekuatan Nasionalis yang berintikan Marhaenis, dengan organisasi berusaha memfasilitasi dan memberi pelayanan yang sebaik-baiknya.
- Mengadakan konsolidasi kekuatan ekonomi dan budaya bangsa dengan memobilisasi seluruh potensi struktural dan fungsional dari tingkat kabupaten/kota/provinsi sampai tingkat nasional.
- Melaksanakan program kaderisasi kepemimpinan Marhaenis yang berjenjang dan berorientasi pada kepentingan rakyat Marhaen di segala bidang dan tingkatan.
- Menyusun Program Perjuangan yang operasional dengan sistem pengelolaan yang baik dan benar.
Sumber: Anggaran Rumah Tangga KBM (Munas III, 2017), Pasal 1 ayat (2) dan (3).
Arah Perjuangan KBM DKI Jakarta
Dalam semangat visi dan misi nasional tersebut, KBM DKI Jakarta menjabarkan arah perjuangannya sesuai kondisi Ibu Kota. Penjabaran ini disusun di tingkat DKI Jakarta dan bukan bagian dari naskah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- Mengorganisir, mendidik, dan mengadvokasi kaum buruh, pedagang kecil, pengemudi transportasi, nelayan pesisir, dan pekerja informal di Jakarta agar memiliki daya tawar dan perlindungan yang layak.
- Mengawal perumusan kebijakan publik di Provinsi DKI Jakarta agar senantiasa berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan tata ruang yang humanis.
- Menyelenggarakan kaderisasi kebangsaan berkesinambungan bagi generasi muda Jakarta guna menjaga nyala api nasionalisme progresif Bung Karno.
- Membangun jejaring ekonomi gotong royong dan kemandirian kader berbasis koperasi dan usaha rakyat.
Catatan: Naskah resmi mengacu pada AD/ART yang ditetapkan Musyawarah Nasional III KBM (Bandung, 25 Agustus 2017). Tafsir yang sah ditetapkan oleh Dewan Pembina, Dewan Ideologi, dan Dewan Pimpinan Nasional (AD Pasal 22).
