
Angka operasional per Oktober
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memasuki tahap yang berbeda pada pertengahan Oktober 2026. Pada 15 Oktober, menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, 10.070 gerai mulai beroperasi serentak. Dalam pernyataan yang dikutip Metro TV pada 21 Oktober, ia merinci tiga angka: 28.402 bangunan sudah berdiri dengan biaya sekitar Rp3 miliar per unit, 10.070 di antaranya siap dioperasikan, dan “sekitar 1.000-an lebih” sudah berjalan penuh sebagai penyalur barang subsidi.
Selisih antara 10.070 dan seribuan itu perlu diperhatikan pembaca. Angka pertama dipakai untuk gerai yang dinyatakan siap, sedangkan angka kedua untuk gerai yang sudah menjalankan fungsi utamanya.
Berita Metro TV yang sama mengutip Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa: pada posisi 16 Oktober, gerai mencatat 85.427 transaksi bernilai Rp28,64 miliar. Bila dibagi, nilainya sekitar Rp335 ribu per transaksi. Dua barang menyumbang nilai penjualan paling besar, yaitu beras medium SPHP dan minyak goreng. Ferry mengaitkannya pula dengan pupuk bersubsidi: kelompok tani kini masuk sebagai anggota KDKMP, sehingga jatah pupuk mereka dapat mengikuti Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
Target pemerintah sendiri bergerak bertahap. Pada rapat koordinasi 14 Oktober, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 8.000 unit beroperasi pada akhir bulan itu. Dua tahun pertama operasinya berada di tangan PT Agrinas Pangan Nusantara, dan dasar penugasannya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026.
Cerita dari dua daerah
Kabar dari daerah memperlihatkan keadaan yang tidak seragam. Di Jawa Tengah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Linda Widiastuti Ariningrum mengatakan pada 5 November bahwa manajer koperasi mulai ditempatkan sejak 11 Oktober di 35 kabupaten/kota. Jumlah pastinya, katanya, ada pada Agrinas. Provinsi itu mencatat 8.523 koperasi berbadan hukum dan 5.970 yang sudah operasional. Sebanyak 5.427 di antaranya berjalan tanpa gerai sendiri dengan memakai aset desa, kelurahan, atau ruko.
Di Desa Buttuada, Mamuju, Sulawesi Barat, sebuah gerai disegel oleh pelaksana pembangunannya pada 3 November. Pelaksana itu mengaku sisa pembayaran Rp81 juta dari proyek Rp940 juta belum diterimanya, padahal pekerjaan selesai sejak Juli. Komandan Kodim 1418 Mamuju, Kolonel Arm Andang Radianto, menjawab bahwa pembayaran sudah diselesaikan kepada mandor dan menyebut persoalan itu urusan internal antara mandor dan pelaksana. Ia akan memanggil semua yang terlibat.
Perkara 399/PUU-XXIV/2026
Pada 3 November pula, Mahkamah Konstitusi menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 399/PUU-XXIV/2026. Pemohonnya Sabiq Muhammad, Kepala Desa Prawatan; Yayasan Sajogyo Inti Utama; dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Mereka menguji sejumlah ketentuan dalam UU Desa, UU Perkoperasian, dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Siaran pers MK merangkum keberatan utama mereka: aturan teknis program ini membuat keputusan tidak lagi lahir dari Musyawarah Desa, dan uang yang diterima desa menyusut. Mereka memberi contoh Desa Prawatan, yang menurut mereka menerima alokasi di atas Rp1 miliar pada 2025, tetapi hanya Rp373 juta pada 2026. Keberatan lainnya menyangkut dua hal: desa diharuskan memberi komitmen dukungan dalam APBDes, dan Dana Desa dijadikan jaminan pembiayaan.
Permintaan mereka cukup jauh. Intinya: bila pusat menugasi desa, biayanya ditanggung pemberi tugas, tanpa memotong Dana Desa dan tanpa menjaminkan aset desa. Mereka juga ingin pembentukan koperasi yang dipaksakan lewat program ini dihentikan dulu sampai undang-undang perkoperasian yang baru terbit. Menurut kuasa hukum dalam risalah, langkah itu tidak berarti koperasi yang sudah berjalan atas kemauan anggotanya ikut bubar.
Semua itu masih berupa dalil pemohon. Risalah sidang tidak memuat keterangan pemerintah, karena agendanya baru mendengar pokok permohonan dan nasihat hakim. Panel yang diketuai Saldi Isra menghitung sekitar 15 norma dalam permohonan itu, lalu meminta pemohon memikirkan ulang penggabungan itu dan memperjelas kedudukan hukum tiap pemohon. Pemohon diberi waktu memperbaiki berkas sampai 16 November 2026 pukul 12.00 WIB.
Catatan dari sudut pandang marhaenisme
Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Penjelasan naskah asli UUD 1945, yang dikutip pemohon dan tercatat dalam Putusan MK Nomor 194/PUU-XXIV/2026, menambahkan, “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.” Karena itu, ukuran keberhasilan KDKMP sebaiknya tidak berhenti pada jumlah gerai atau nilai transaksi.
Gerakan marhaenis dapat mengajukan dua pertanyaan untuk diuji dengan data. Pertama, siapa yang memutuskan arah usaha koperasi selama dua tahun masa transisi: rapat anggota atau pengelola yang ditugaskan? Kedua, apakah biaya program mengurangi dana yang selama ini dipakai desa untuk kebutuhan yang diputuskan warganya sendiri? Bila data Prawatan terbukti mewakili banyak desa, persoalannya menjadi serius. Bila tidak, program ini punya bahan untuk menjawab kritik.
Sebaliknya, memangkas rantai distribusi bagi pupuk, beras, dan gas subsidi sejalan dengan kepentingan petani kecil, jika barangnya benar-benar sampai dengan harga yang dijanjikan. Putusan MK nanti akan menjawab soal norma. Soal siapa yang berdaulat di dalam koperasi hanya bisa dijawab oleh anggotanya.
Catatan sudut pandang di atas adalah pendapat redaksi KBM, bukan sikap resmi organisasi mana pun.
Sumber
- Mahkamah Konstitusi, “Pemohon Uji Konstitusionalitas Program Koperasi Merah Putih” (siaran pers, 3 November 2026). https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_5487_3.11.2026%20Siaran%20Pers%20399.pdf. Diakses 9 November 2026.
- Mahkamah Konstitusi, “Risalah Sidang Permohonan Nomor 399/PUU-XXIV/2026” (3 November 2026). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/15213_Risalah-pdf_PERMOHONAN%20NOMOR%20399.PUU-XXIV.2026%20tgl.%203%20November%202026.pdf. Diakses 9 November 2026.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, naskah di Wikisumber. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945. Diakses 9 November 2026.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 194/PUU-XXIV/2026, halaman 14 (bagian alasan permohonan), memuat kutipan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14532_1782720631.pdf. Diakses 9 November 2026.
- Metro TV News, “2 Tahun Prabowo-Gibran: Menguji Kinerja KDKMP”. https://www.metrotvnews.com/play/N4ECvBjV-2-tahun-prabowo-gibran-menguji-kinerja-kdkmp. Diakses 9 November 2026.
- Metro TV News, “Pemerintah Akselerasi Pasokan Barang Bersubsidi ke Koperasi Merah Putih”. https://www.metrotvnews.com/read/N6GCXLag-pemerintah-akselerasi-pasokan-barang-bersubsidi-ke-koperasi-merah-putih. Diakses 9 November 2026.
- Detikcom, “Menkop Perkuat Koordinasi untuk Pastikan Kesiapan Operasionalisasi KDKMP”. https://news.detik.com/berita/d-8707219/menkop-perkuat-koordinasi-untuk-pastikan-kesiapan-operasionalisasi-kdkmp. Diakses 9 November 2026.
- Kompas.com, “Manager Koperasi Merah Putih Mulai Ditempatkan di Jateng, Ini Tugasnya”. https://regional.kompas.com/read/2026/11/05/202332078/manager-koperasi-merah-putih-mulai-ditempatkan-di-jateng-ini-tugasnya. Diakses 9 November 2026.
- Kompas.com, “KDMP Disegel Pelaksana Pembangunan Buntut Pembayaran Belum Lunas, Kodim Mamuju Buka Suara”. https://regional.kompas.com/read/2026/11/04/165547478/kdmp-disegel-pelaksana-pembangunan-buntut-pembayaran-belum-lunas-kodim. Diakses 9 November 2026.
Gambar sampul: Koperasi Desa Merah Putih Krajan, Kalikotes, Klaten (difoto 11 Oktober 2026) oleh Dani Safa Adi Nugraha, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, diubah (dipotong, diberi panel keterangan dan logo KBM).


