
Dari persetujuan DPR sampai pelantikan
Rapat paripurna DPR pada Selasa, 22 September 2026, menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang. Menurut laman DPR, seluruh fraksi menyatakan setuju setelah Badan Legislasi membahas 596 Daftar Inventarisasi Masalah bersama pemerintah dan menemui 55 pihak.
Delapan hari kemudian, pada 30 September, Presiden Prabowo Subianto mengesahkannya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengundangkannya sebagai UU Nomor 10 Tahun 2026. Salinan setebal 50 halaman itu tersedia di JDIH Kementerian Sekretariat Negara saat artikel ini ditulis.
Pada 1 Oktober, sehari sesudah pengundangan, Presiden melantik Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Nama BRAN sendiri tidak tertulis dalam undang-undang. Pasal 1 memakai sebutan Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria, Pasal 10 menempatkannya di bawah Presiden, dan Pasal 14 menyerahkan rincian pembentukannya kepada Peraturan Presiden. Pasal 22 ayat (5) mendaftar 13 golongan penerima perorangan, antara lain petani tak bertanah, buruh tani, nelayan kecil, dan warga miskin kota.
Angka yang belum bertemu
Forum daring Ombudsman RI pada 23 Oktober memperlihatkan jarak data antarlembaga. Hitungan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan 207 kasus konflik agraria pada 2021 dan 341 kasus pada 2025. Menurut catatan yang sama, perkara 147 petani dan warga masyarakat adat masih berjalan.
Soal lokasi prioritas, selisihnya besar. Angka ATR/BPN adalah 26 dari 70 lokasi, dan daftar KPA berisi 865 lokasi. Keduanya belum tentu menghitung hal yang sama, dan itulah sebabnya Ombudsman meminta data disatukan dan diverifikasi.
Dari sisi pemerintah, siaran Ombudsman menyebut redistribusi 6,2 juta bidang sebagai kemajuan. Pada 6 November, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan memberikan angka dengan satuan lain: 4,39 juta hektare sejak 1961 hingga 2026, serta 11.576 kepala keluarga penerima di 26 lokasi prioritas.
Bagi Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng, hitungan hektare dan sertifikat belum menjawab pertanyaan utamanya. Ia meminta hasilnya dibaca dari kehidupan warga: apakah jurang penguasaan tanah menyempit, haknya pasti, konfliknya tuntas, dan hidupnya membaik. Lembaganya juga ingin garis tugas BRAN dan ATR/BPN dibuat jelas, karena mandat yang bertumpuk berisiko meninggalkan tanggung jawab tanpa pemegang.
Dua penilaian atas lembaga baru
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, pada 5 November, menyebut lahirnya badan ini prestasi mendasar dan menirukan sebutan sebagian pejuang agraria sebagai “proklamasi yang kedua”.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menilainya lain. Dalam pernyataan yang dimuat Mongabay pada 12 Oktober dan Konde pada 3 November, koalisi menyatakan naskah resmi belum dibuka kepada publik, sehingga analisis mereka bertumpu pada draf yang beredar. Mereka juga mempersoalkan pelantikan yang mendahului terbitnya Peraturan Presiden tentang BRAN dan pengisian jabatan tanpa seleksi terbuka.
Maria S.W. Sumardjono, Guru Besar Hukum UGM dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, menulis dalam opini di Kompas 26 Oktober bahwa rancangan perpres tentang organisasi dan wewenang BRAN sedang disusun.
Klaim koalisi dan bunyi undang-undang
Koalisi, yang membaca draf bertanggal 19 September, mengklaim tiga jenis tanah berada di luar objek reforma agraria: wilayah Proyek Strategis Nasional, Hak Pengelolaan milik bank tanah atau BUMN, dan tanah yang dikuasai TNI. Kini klaim itu dapat diuji dengan salinan yang diundangkan, dan hasilnya tidak hitam putih.
Istilah Proyek Strategis Nasional, bank tanah, dan TNI tidak muncul dalam salinan itu. Pasal 19 ayat (1) huruf b justru memasukkan tanah masyarakat yang tumpang tindih dengan hak pengelolaan, dan huruf c memasukkan tanah masyarakat yang berkonflik dengan barang milik negara atau aset BUMN. Huruf c mensyaratkan penguasaan beriktikad baik, dan ayat (3) meminta jangka sekurang-kurangnya 20 tahun berturut-turut sebelum tanah itu dapat diredistribusikan.
Namun, dua ketentuan lain dapat mempersempit jangkauan tersebut. Pasal 16 ayat (5) menyatakan penentuan lokasi prioritas “tidak berlaku bagi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta hak pengelolaan lahan kementerian/lembaga”. Pasal 19 ayat (4) meminta penetapan objek memperhatikan status, fungsi, dan peruntukan tanah, dan Penjelasannya menyebut tanah yang “memiliki fungsi yang bersifat strategis bagi penyelenggaraan kepentingan nasional”. Undang-undang itu tidak merinci tanah mana yang masuk golongan strategis. Pasal 49 memberi waktu paling lama setahun sejak pengundangan untuk menetapkan peraturan pelaksana.
Sari Rejo sebagai contoh
Di Medan, Forum Masyarakat Sari Rejo menandai 19 tahun perjuangannya pada 6 November dengan meminta BRAN menyelesaikan sengketa 260 hektare antara warga dan TNI AU Lanud Soewondo. Berita itu, yang hanya memuat keterangan pihak warga dan ATR/BPN, menyebut kawasan tersebut dihuni warga sejak 1948. Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, pada 26 Oktober, mengatakan warga yang sanggup menunjukkan asal-usul penguasaannya bisa dipulihkan haknya, sekalipun bidang itu terdaftar sebagai Barang Milik Negara.
Sengketa semacam ini akan menjadi salah satu ujian pertama. Bila lahannya memang tercatat sebagai barang milik negara, Pasal 19 ayat (1) huruf c dapat menjadi pintu masuk. Sebaliknya, ketentuan tentang fungsi strategis dapat dipakai untuk menahannya. Arah penerapannya baru akan terbaca dari peraturan pelaksana dan keputusan lembaga.
Catatan dari sudut pandang marhaenisme
UUPA 1960, yang pernah dibahas dalam artikel KBM tentang Hari Tani (https://keluargabesarmarhaenis.com/2026/11/08/hari-tani-nasional-uupa-1960/), sudah memuat prinsipnya. Pasal 6 menyatakan, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Pasal 7 tidak memperkenankan pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas. Petani kecil, yang menjadi pusat perhatian gagasan Marhaen, berkepentingan langsung dengan dua pasal ini.
Dari sudut pandang itu, ada tiga ukuran yang wajar diminta. Pertama, peraturan pelaksana yang terbuka sejak tahap rancangan, karena publik tidak dapat mengawal aturan yang tidak dapat dibacanya. Kedua, satu daftar lokasi prioritas yang disepakati bersama, dengan perkembangan kasus yang dapat dipantau. Ketiga, angka yang menunjukkan tanah benar-benar berpindah ke petani gurem dan buruh tani, selain jumlah sertifikat yang bertambah. BRAN baru berusia lima pekan, sehingga terlalu dini untuk memberi vonis. Bahan penilaiannya baru tersedia dari data kuartal berikutnya.
Catatan sudut pandang di atas adalah pendapat redaksi KBM, bukan sikap resmi organisasi mana pun.
Sumber
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria, salinan JDIH Kementerian Sekretariat Negara. https://jdih.setneg.go.id/api/hukumproduk/pdf?l=uploads&f=Salinan%20UU%20Nomor%2010%20Tahun%202026.pdf&fl=P20665. Diakses 9 November 2026.
- DPR RI, “DPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang”. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/09/22/dpr-sahkan-ruu-reforma-agraria-jadi-undang-undang. Diakses 9 November 2026.
- Ombudsman RI, “Reforma Agraria Harus Beri Kepastian Hukum dan Keadilan, Ombudsman RI Tekankan Sinergi Lintas Lembaga”. https://ombudsman.go.id/pers/r/reforma-agraria-harus-beri-kepastian-hukum-dan-keadilan—ombudsman-ri-tekankan-sinergi-lintas-lembaga. Diakses 9 November 2026.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan.go.id. https://peraturan.go.id/files/UU0051960.pdf. Diakses 9 November 2026.
- Maria S.W. Sumardjono, “BRAN, Tulang Punggung Penyelenggaraan Reforma Agraria” (opini, Kompas, 26 Oktober 2026), dimuat di laman AIPI. https://aipi.or.id/produk/bran-tulang-punggung-penyelenggaraan-reforma-agraria/. Diakses 9 November 2026.
- Mongabay Indonesia, “Menakar Arah Badan Reforma Agraria di Bawah Pimpinan Jenderal Polisi”. https://mongabay.co.id/2026/10/12/menakar-arah-badan-reforma-agraria-di-bawah-pimpinan-jenderal-polisi/amp/. Diakses 9 November 2026.
- Konde.co, “Tujuh Alasan Kenapa Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria Dinilai Problematik”. https://www.konde.co/2026/11/tujuh-alasan-kenapa-undang-undang-pengaturan-reforma-agraria-dinilai-problematik/. Diakses 9 November 2026.
- Kompas.com, “Prabowo Bentuk BRAN, Cak Imin Sebut Seperti Proklamasi Kedua”. https://nasional.kompas.com/read/2026/11/06/09110051/prabowo-bentuk-bran-cak-imin-sebut-seperti-proklamasi-kedua. Diakses 9 November 2026.
- Pantau, “ATR/BPN Catat Redistribusi Tanah Capai 4,39 Juta Hektare, Reforma Agraria Diperkuat Lewat BRAN”. https://www.pantau.com/nasional/377399/atrbpn-catat-redistribusi-tanah-capai-439-juta-hektare-reforma-agraria-diperkuat-lewat-bran. Diakses 9 November 2026.
- GoSumut, “19 Tahun Perjuangan, Formas Desak BRAN Tuntaskan Sengketa 260 Ha Lahan Sari Rejo”. https://www.gosumut.com/berita/baca/2026/11/06/19-tahun-perjuangan-formas-desak-bran-tuntaskan-sengketa-260-ha-lahan-sari-rejo. Diakses 9 November 2026.
- Keluarga Besar Marhaenis, “Hari Tani Nasional dan UUPA 1960: Tanah untuk Rakyat yang Bekerja”. https://keluargabesarmarhaenis.com/2026/11/08/hari-tani-nasional-uupa-1960/. Diakses 9 November 2026.
Gambar sampul: Sawah Terasering Berundak dan Jalan Raya di Lembah Tropis oleh Naila Fathinah, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, diubah (dipotong, diberi panel keterangan dan logo KBM).


