
Pemerintah memacu cetak sawah rakyat
Pada 24 Oktober 2026, Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa mendatangi sawah baru di Desa Muram Sari, Distrik Semangga, Merauke. Program Cetak Sawah Rakyat di Papua Selatan, menurut data program yang dikutip Antara, seluruhnya 45.993 hektare: porsi 2025 sebanyak 17.693 hektare dan porsi 2026 sebanyak 28.300 hektare.
Kelompok tani di sana meminta hal-hal dasar: jalan usaha tani, pengairan, mesin pertanian, pupuk, dan benih. Saleh mengatakan akan mengusulkan kepada Menteri Pertanian penanganan terpadu khusus cetak sawah, dari hulu ke hilir. Supaya petani lepas dari ijon dan tengkulak, ia juga menyinggung koperasi dan akses pasar.
Pernyataan soal hutan dan proyek yang berjalan
Hampir tiga pekan sebelumnya, dalam forum IISF di Jakarta pada 6 Oktober, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengumumkan bahwa kawasan hutan tak lagi dipandang perlu untuk memperluas budi daya padi. Alasannya, swasembada beras sudah tercapai lebih awal dan cadangan pemerintah, menurut dia, sudah di atas 5,3 juta ton. Data yang disampaikan Bulog dan Bapanas sekitar tiga pekan kemudian, pada akhir Oktober, menunjukkan angka lebih rendah, yaitu sekitar 4,56 juta ton. Ke depan, kata Hashim, tumpuannya intensifikasi, dan cetak sawah dipusatkan di rawa non-gambut Papua dan Kalimantan.
Nasib proyek yang sudah berjalan belum jelas. Juru bicara Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi, seperti dikutip Mongabay dari The Straits Times, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah, atau kapan, semua kegiatan di Papua Selatan dan Kalimantan Tengah dihentikan. Mongabay menambahkan catatan waktu: peta arahan pemanfaatan hutan 2026 dari Kementerian Kehutanan terbit kurang dari dua pekan sebelum Hashim berbicara. Luasnya sekitar 5,67 juta hektare, dan izin yang bisa dimohonkan di dalamnya mencakup pangan dan energi.
Walhi menilai kedua hal itu tidak sejalan. Sementara itu, Mongabay mengutip pemantauan TheTreeMap: pembukaan untuk tebu diperkirakan sekitar 40.000 hektare, sedangkan lahan basah yang dibuka untuk padi di Wanam dan Wogikel sekitar 11.500 hektare. Perhitungan tersebut berasal dari lembaga pemantau, bukan angka resmi pemerintah.
Putusan atas jalan 135 kilometer
Proyek ini juga diuji di pengadilan. Gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Merauke tentang kelayakan lingkungan hidup diajukan lima perwakilan masyarakat adat Malind. Objeknya jalan Wanam-Muting sepanjang 135 kilometer, yang menurut Human Rights Monitor termasuk proyek ketahanan pangan Kementerian Pertahanan. Perkaranya terdaftar sejak 5 Maret 2026 dengan nomor 9/G/LH/2026/PTUN Jayapura.
Penolakan datang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, lewat putusan yang muncul di laman e-court pada 18 September 2026. Menurut uraian tim kuasa hukum penggugat, majelis menilai keputusan bupati itu sah karena AMDAL dan konsultasi publik sudah dijalankan sesuai aturan.
Tim advokasi penggugat keberatan. Versi mereka, warga yang bersaksi melihat hutan sudah dibuka sebelum sosialisasi digelar, dan pekerjaan jalan terus berjalan meski ketua majelis pada 9 Juni sempat memerintahkan penghentian. Ini adalah klaim pihak penggugat. Human Rights Monitor melaporkan bahwa pada 23 September kuasa hukum dari LBH Papua memastikan akan banding. Dengan begitu, perkara ini secara hukum belum tentu berakhir.
Kebakaran di Merauke
Musim kering tahun ini memperberat keadaan. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi memimpin rapat koordinasi di Merauke pada 30 Oktober dan esoknya memantau kebakaran dari udara. Citra satelit yang dianalisis BNPB memperlihatkan porsi Merauke di seluruh Papua Selatan: 90 persen titik panas, 96 persen luas terbakar, dan 97 persen area yang apinya belum padam. Kristomei menyebut masih ada pembukaan lahan dengan cara dibakar, dan meminta aparat memastikan asal api: alam, kelalaian, atau sengaja dibakar.
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menunjuk dua hal sekaligus, yaitu kekeringan akibat El Nino dan ulah manusia, termasuk indikasi pembakaran untuk membuka lahan. Kompas edisi Inggris menambahkan bahwa satu konsesi sawit menjadi tempat titik panas paling rapat selama tiga hari pantauan BNPB.
Lembaga pemantau mengaitkan kebakaran dengan area proyek. Peneliti Auriga Nusantara, yang dikutip Betahita, menghitung sekitar 57,8 ribu hektare dari 107,7 ribu hektare area terbakar di Merauke pada Januari sampai Agustus berada di proyek pangan. Angka lain datang dari laporan kelompok lingkungan yang dimuat The Jakarta Post. Klaim mereka, area proyek strategis nasional memuat 807 titik panas berkeyakinan tinggi, dan pembukaan lahan diduga menjadi pemicunya. Penyebab kebakaran di tiap lokasi masih memerlukan penyelidikan sebagaimana diminta BNPB.
Catatan dari sudut pandang marhaenisme
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat (4) menambahkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Maka hasil sawah baru layak dihitung bersama biayanya bagi hutan, udara, dan warga sekitar.
UUPA 1960 memberi dua rujukan lain. Pasal 3 mengakui pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada, dalam batas kepentingan nasional. Pasal 10 ayat (1) mewajibkan pemegang hak atas tanah pertanian pada asasnya mengerjakan sendiri tanahnya secara aktif, dengan “mencegah cara-cara pemerasan”. Dari sudut gagasan Marhaen, pertanyaan pokoknya adalah siapa yang kelak memegang dan menggarap sawah itu: petani kecil, warga adat, atau badan usaha besar.
Putusan pengadilan perlu dihormati, dan jalur bandingnya tersedia. Sementara itu, pemerintah dapat memperjelas tiga hal: nasib proyek yang sudah berjalan setelah pernyataan 6 Oktober, peta kepemilikan dan penggarap lahan cetak sawah, serta hasil penyelidikan kebakaran di area proyek. Keterbukaan atas ketiganya lebih menentukan daripada angka luas lahan semata.
Catatan sudut pandang di atas adalah pendapat redaksi KBM, bukan sikap resmi organisasi mana pun.
Sumber
- Antara, “Pemerintah pacu cetak sawah di Merauke agar tingkatkan produksi pangan”. https://www.antaranews.com/berita/5810535/pemerintah-pacu-cetak-sawah-di-merauke-agar-tingkatkan-produksi-pangan Diakses 9 November 2026.
- Kompas.com, “Hashim Sebut Pemerintah Tak Akan Alihkan Kawasan Hutan Jadi Sawah, Komitmen Dipertanyakan”. https://lestari.kompas.com/read/2026/10/12/170000686/hashim-sebut-pemerintah-tak-akan-alihkan-kawasan-hutan-jadi-sawah-komitmen Diakses 9 November 2026.
- Mongabay, “Indonesia says it no longer needs forests for rice. What happens to projects underway?”. https://news.mongabay.com/2026/10/indonesia-says-it-no-longer-needs-forests-for-rice-what-happens-to-projects-underway/ Diakses 9 November 2026.
- Republika, “Bulog Punya 4,6 Juta Ton Beras, Bagaimana Kualitasnya?”. https://ekonomi.republika.co.id/berita/tnxll9451/bulog-punya-46-juta-ton-beras-bagaimana-kualitasnya Diakses 9 November 2026.
- Greenpeace Indonesia, “Kabar Buruk dari Papua: PTUN Jayapura Menolak Gugatan Jalan 135 km yang Membelah Hutan Adat” (siaran pers Tim Advokasi Solidaritas Merauke). https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/67882/kabar-buruk-dari-papua-ptun-jayapura-menolak-gugatan-jalan-135-km-yang-membelah-hutan-adat Diakses 9 November 2026.
- Human Rights Monitor, “Merauke Food Estate: Indigenous Land Disputes, Police Investigations and Court Ruling Intensify Opposition to National Strategic Project”. https://humanrightsmonitor.org/case/merauke-food-estate-indigenous-land-disputes-police-investigations-and-court-ruling-intensify-opposition-to-national-strategic-project/ Diakses 9 November 2026.
- Kompas.com, “BNPB Sorot Pembakaran Hutan dan Lahan untuk Pertanian di Merauke”. https://nasional.kompas.com/read/2026/11/01/14244601/bnpb-sorot-pembakaran-hutan-dan-lahan-untuk-pertanian-di-merauke Diakses 9 November 2026.
- Kompas.com (go.kompas.com), “Forest Fires in Eastern Indonesia: Hotspots, Suspected Land Burning, and Flood Threats”. https://go.kompas.com/read/2026/11/02/073121674/forest-fires-in-eastern-indonesia-hotspots-suspected-land-burning-and-flood Diakses 9 November 2026.
- Betahita, “Hutan Terbakar, Sawit Makin Mekar”. https://www.betahita.id/sorot/12515/hutan-terbakar-sawit-makin-mekar Diakses 9 November 2026.
- The Jakarta Post, “Fires at Papua food estate worsen haze pollution”. https://www.thejakartapost.com/indonesia/2026/10/24/fires-at-papua-food-estate-worsen-haze-pollution Diakses 9 November 2026.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wikisumber. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945 Diakses 9 November 2026.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, peraturan.go.id. https://peraturan.go.id/files/UU0051960.pdf Diakses 9 November 2026.
- Kompas.com, “BNPB Pantau Karhutla di Merauke, Asap dan Titik Api Masih Terlihat dari Udara”. https://nasional.kompas.com/read/2026/11/01/12322311/bnpb-pantau-karhutla-di-merauke-asap-dan-titik-api-masih-terlihat-dari-udara Diakses 9 November 2026.
Gambar sampul: ilustrasi buatan sendiri, bukan foto lokasi.


