
Yang sebenarnya diharapkan rakyat
Bila pertanyaannya adalah apa yang secara intelektual dan konstitusional diharapkan rakyat, bukan apa yang diharapkan satu kelompok pendukung, maka daftarnya lebih panjang dari tujuh butir PASPROBO dan agak berbeda arahnya.
- Proses hukum yang bersih dan bisa diuji. Penyidikan terbuka sejauh tidak mengganggu pembuktian, tersangka diperlakukan sesuai hukum acara, dan putusan pengadilan menjadi satu-satunya penentu hukuman. Rakyat ingin pelaku dihukum, tetapi lebih ingin yakin bahwa yang dihukum memang pelakunya.
- Pembenahan pengawasan penyadapan. Kasus ini menunjukkan bahwa alat penyadapan negara bisa bergeser menjadi alat kekuasaan pribadi. Pelajaran terbesarnya adalah kebutuhan aturan penyadapan yang tegas, izin yang berjenjang, audit independen, dan sanksi bagi penyalahgunaan, supaya kasus serupa tidak bergantung pada keberanian satu pihak membongkarnya.
- Kejelasan siapa saja yang menjadi korban. Warga, aktivis, mahasiswa, dan lembaga seperti KPK yang disebut dalam pemaparan Kapolri berhak mengetahui apakah mereka termasuk sasaran dan apa yang terjadi pada data mereka.
- Kepastian konstitusional soal kursi Wakil Presiden. Proses di MPR perlu berjalan terbuka, dengan calon yang rekam jejak pendidikan dan hukumnya bisa diperiksa publik, agar pelajaran dari perkara suket ijazah tidak terulang.
- Pemerintahan yang tetap bekerja untuk urusan dapur. Harga pangan, lapangan kerja, dan layanan publik tidak boleh tenggelam oleh dua perkara besar sekaligus, yaitu penyadapan dan kekosongan kursi Wakil Presiden.
Relawan, dukungan, dan fungsi kontrol
Organisasi relawan berhak mengawal Presiden. Meski demikian, dukungan yang paling berguna bagi seorang Presiden bukan yang paling nyaring, melainkan yang berani mengingatkan agar kemenangan hukum dicapai lewat jalan hukum. Presiden yang ditemani pendukung yang menyerukan hukuman mati sebelum sidang justru ikut menanggung kesan bahwa proses ini digerakkan emosi. Untuk transparansi, perlu dicatat pula bahwa pemberitaan Akurat dan Suara.com menyebut Saiful Chaniago sebagai Komisaris di salah satu anak usaha BUMN energi; publik berhak membaca pernyataan organisasi dengan mengetahui posisi para penandatangannya.
Kesimpulan
Pernyataan sikap PASPROBO benar pada tuntutan pokoknya: kasus penyadapan harus diusut tuntas dan tidak boleh ada impunitas. Ia keliru atau setidaknya terburu-buru pada tuntutan hukuman mati dan pencabutan tanda kehormatan sebelum pengadilan bicara, dan ia luput menyentuh apa yang lebih besar, yaitu perlindungan warga dari penyalahgunaan alat negara serta akuntabilitas atas kosongnya kursi Wakil Presiden. Harapan rakyat yang paling mendasar sederhana: hukum ditegakkan dengan cara yang hukum perintahkan, kepada siapa pun, tanpa pengecualian bagi yang kuat maupun yang dibenci.
Catatan: tulisan ini adalah ulasan opini atas pernyataan publik sebuah organisasi, bukan putusan atau kesimpulan hukum. Seluruh orang yang disebut berstatus tersangka dalam perkara penyadapan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sumber
- Tribunnews, Aparat diminta usut tuntas dugaan penyadapan Prabowo, ungkap aktor intelektual
- Akurat, PASPROBO kecam kasus dugaan penyadapan Prabowo
- Suara.com, Saiful Chaniago: sama saja menyadap negara
- Antara, Kapolri: sudah ada laporan polisi terkait makar kasus sadap Presiden
- Antara, Kapolri ungkap internal Polri, KPK, hingga Kejaksaan ikut disadap
- Kompas.com, Komisi III DPR tegaskan penyadapan Listyo masuk kategori pidana makar
- Kompas.com, Kasus penyadapan Presiden dan bayang-bayang pasal makar
- JawaPos, Timsus Polri kantongi bukti permulaan tindak pidana makar
- Kontan, Kapolri bakal usut dugaan makar di kasus penyadapan
