
Telaah butir demi butir
Butir 1 sampai 3: dukungan yang menghindari pertanyaan pokok
Apresiasi kepada Gibran dan dukungan atas hak prerogatif Presiden adalah sikap politik yang sah bagi sebuah organisasi relawan. Dukungan relawan memang wataknya memihak. Namun secara intelektual ada yang hilang: pernyataan itu memuji pengabdian Gibran tanpa menyebut mengapa kursi Wakil Presiden kini kosong. Rakyat mengikuti rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal surat keterangan penyetaraan ijazah, lalu surat berhenti Gibran kepada MPR pada 12 November. Kronologinya sudah kami rangkum di artikel sebelumnya. Apresiasi tanpa penjelasan soal sebab seolah-olah mengajak publik melompat dari satu episode ke episode berikutnya, padahal akuntabilitas atas episode pertama belum tuntas.
Hak prerogatif Presiden mengajukan calon Wakil Presiden memang ada dalam konstitusi, tetapi pemilihannya tetap di tangan MPR. Dukungan yang sehat mestinya berisi harapan agar calon yang diajukan bersih secara administratif dan etik, bukan sekadar kesiapan menerima siapa pun.
Butir 4 dan 6: usut tuntas, ya; tetapi untuk siapa dan sampai mana?
Mendesak pengusutan transparan sampai dalang intelektual adalah tuntutan yang akan didukung hampir semua pihak. Persoalannya ada pada pembingkaian. Pernyataan PASPROBO menempatkan kasus ini terutama sebagai serangan terhadap kepala negara. Data yang disampaikan Kapolri menunjukkan gambar yang lebih luas: yang diduga disadap juga lembaga penegak hukum, wakil rakyat, aktivis, dan mahasiswa. Bila benar, korbannya adalah kepercayaan warga kepada negara itu sendiri. Pengusutan yang tuntas harus mencakup siapa saja yang menjadi sasaran, siapa yang memerintah, ke mana hasil sadapan mengalir, dan apakah data itu dipakai untuk menekan atau mengendalikan pihak lain.
Tuntutan menangkap dalang juga perlu dibaca dengan hati-hati. Penangkapan adalah akibat dari bukti, bukan pesanan opini. Kalau aparat bergerak karena dorongan tekanan massa, kita hanya mengganti satu penyalahgunaan kekuasaan dengan yang lain.
Butir 5: hukuman mati sebelum pengadilan
Inilah butir yang paling keras dan paling problematik. Menuntut hukuman mati bagi orang yang masih berstatus tersangka, bahkan ketika dakwaan makar belum dirumuskan, bertabrakan dengan asas praduga tak bersalah. Kapolri sendiri menyatakan unsur makar masih perlu pembuktian terpisah. Kalimat dalam naskah PASPROBO memang memakai syarat “yang terbukti terlibat”, tetapi judul tuntutannya tetap hukuman mati, dan di ruang publik syarat itu mudah hilang sementara tuntutannya yang diingat.
Ada tiga alasan mengapa pengamat mengingatkan kehati-hatian di sini. Pertama, hakim memutus berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan kerasnya suara pendukung. Kedua, tuntutan pidana terberat sejak awal menyempitkan ruang bagi pembelaan dan menciptakan iklim bahwa hasil sudah ditentukan. Ketiga, kasus ini besar dan menyentuh elite; justru karena itu keadilan harus terlihat dijalankan lewat prosedur yang sama dengan yang berlaku bagi warga biasa. Bila terdakwa kuat diadili dengan prosedur yang longgar, atau terdakwa yang dibenci diadili dengan prosedur yang diperkeras, kita kehilangan alasan untuk mengaku sebagai negara hukum.
Butir 7: Bintang Mahaputera
Pencabutan tanda kehormatan lazimnya mengikuti putusan yang berkekuatan hukum tetap, karena penghargaan negara dan keputusan pencabutannya berada di wilayah administrasi kenegaraan, bukan opini organisasi. Menuntutnya sekarang, sebelum ada putusan, adalah mendahului proses. Sanksi moral baru bermakna bila dijatuhkan sesudah kesalahan terbukti.
