
Bagian 3 dari 4
Babak Roy Suryo dan Kawan-Kawan (2025)
Di tengah penyelidikan itu, Roy Suryo, dr. Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Sianipar aktif mempublikasikan analisis mereka, termasuk pada April 2025 mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi [9]. Pada 30 April 2025, Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Lima nama yang disebut media saat itu adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dr. Tifa, Eggi Sudjana, dan Kurnia Tri Rohyani [9].
Pada 7 November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan delapan tersangka dalam dua klaster. Klaster pertama: Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah, dengan sangkaan Pasal 310, 311, dan 160 KUHP serta Pasal 27A jo 45 ayat (4) dan Pasal 28 UU ITE. Klaster kedua: Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma, dengan sangkaan Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) jo 48 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE. Kapolda menyebut penyidik memeriksa 130 saksi dan 22 ahli [10].
Pada gelar perkara khusus yang diminta pihak Roy Suryo, penyidik memperlihatkan ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya mengumumkan pada 18 Desember 2025 bahwa status tersangka tetap, dan ijazah dinyatakan identik dengan pembanding terbitan UGM pada tahun yang sama [11]. (Kubu Roy Suryo menyebut gelar perkara itu berlangsung 15 Desember 2025 [30]. Kemungkinan keduanya benar: acara 15 Desember, pengumuman hasil 18 Desember.)
Proses Hukum dan Sidang 2026
Penghentian perkara sebagian tersangka. Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 (penghentian penyidikan) lewat mekanisme keadilan restoratif untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, dikonfirmasi 16 Januari 2026, setelah keduanya menemui Jokowi di Solo [12]. SP3 untuk Rismon Sianipar terbit 14 April 2026 [13]. Tiga tersangka klaster pertama lain (Kurnia Tri Rohyani, Rustam Effendi, M. Rizal Fadillah) masih dalam pemberkasan per 30 Juni 2026 [15]. Status terbaru mereka belum dapat diverifikasi.

Pelimpahan. Roy Suryo dan dr. Tifa ditangkap pada 19 Juni 2026 dalam rangka penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21). Pada 22 Juni 2026 keduanya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan tidak ditahan, dengan pertimbangan permohonan penangguhan, jaminan keluarga, dan surat pernyataan kooperatif [14]. Mahkamah Agung menunjuk PN Jakarta Timur mengadili perkara ini karena ruang sidang PN Jakarta Selatan dinilai terbatas [19].
Praperadilan. Roy Suryo mengajukan beberapa permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Permohonan pertama dikabulkan sebagian pada 7 Juli 2026: penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dinyatakan tidak sah secara prosedur, tanpa memengaruhi pokok perkara [9][16]. Permohonan soal status tersangka ditolak, gugatan ganti rugi tidak dapat diterima, dan permohonan keempat soal pencekalan ditolak seluruhnya [16].
Perkara dr. Tifa. Sidang perdana digelar 2 Juli 2026 [17]. Pada 23 Juli 2026, majelis hakim menyatakan surat dakwaan pertama batal demi hukum karena dianggap tidak cermat (menggabungkan pasal KUHP baru dan KUHP lama untuk perbuatan yang sama), lalu berkas dikembalikan ke jaksa [18][19]. Jaksa kemudian mengajukan dakwaan kedua (PDM-171), yang dipersoalkan kuasa hukum Tifa dalam eksepsi 17 September 2026 [20]. Pemeriksaan saksi berlangsung sepanjang Oktober [33]. Dakwaan terhadap Tifa disusun primer dan subsider: primer Pasal 434 ayat (1) jo Pasal 441 ayat (1) UU 1/2023 (KUHP); subsider Pasal 433 ayat (1) jo Pasal 441 ayat (1) UU 1/2023; ditambah Pasal 32 jo 48 ayat (1) UU ITE [27].
Perkara Roy Suryo. Perkara nomor 300/Pid.B/2026/PN JKT.TIM dimulai dengan sidang perdana 17 September 2026 [21]. Jaksa mendakwa Roy Suryo dengan Pasal 433 ayat (1) jo Pasal 441 ayat (1) UU 1/2023, subsidair Pasal 35 jo 51 ayat (1) dan Pasal 32 jo 48 ayat (1) UU ITE (jo UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana) [23]. Pada 19 Oktober 2026 majelis hakim yang diketuai Christina Endarwati menyatakan perlawanan (eksepsi) terdakwa tidak dapat diterima, sehingga perkara masuk tahap pembuktian [22].
Sidang 5 November 2026. Jokowi bersaksi di bawah sumpah. Ia menyatakan keberatan atas puluhan video yang menuding ijazahnya palsu [29], menjelaskan riwayat pendidikan dan skripsinya, dan menegaskan bahwa foto pada ijazah S1 adalah dirinya, bukan Dumatno Budi Utomo [24]. Ia lalu memperlihatkan ijazah SD hingga S1. Menurut detik, hakim sempat meminta Jokowi menunjukkannya setelah sidang, lalu Jokowi memohon lagi karena merasa sudah berjanji [23]. Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menilai tindakan itu dilakukan tanpa persetujuan ketua majelis [29]. Roy Suryo menolak seluruh keterangan saksi, menyebut jawabannya berbelit, dan meminta uji laboratorium forensik independen ulang [23]. Pihaknya menduga ijazah yang ditunjukkan berbeda dari yang dilihat pada gelar perkara Desember 2025. Refly menyebut itu masih “perasaan” yang perlu dibuktikan [30]. Dr. Tifa juga menolak seluruh keterangan saksi di sidangnya pada hari yang sama [27].
Juru bicara UGM, I Made Andi Arsana, pada 6 November menyatakan UGM menghormati proses hukum dan telah memberikan bukti yang diperlukan, tanpa informasi tambahan untuk publik [28].
Agenda terdekat. Sidang Roy Suryo dijadwalkan Rabu, 11 November 2026 pukul 09.00 WIB dengan saksi dari jaksa: ajudan Jokowi AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, Dian Sandi Utama, dan Dumatno Budi Utomo [25]. Sidang dr. Tifa berlanjut Kamis, 12 November 2026 dengan saksi Syarif dan Aiman [26]. Per 8 November 2026 belum ada tuntutan maupun putusan untuk kedua terdakwa.
