
Bagian 2 dari 4
Gugatan Perdata
Bambang Tri mencabut gugatannya di PN Jakarta Pusat pada 27 Oktober 2022; kuasa hukumnya menyebut penahanan Bambang Tri dalam perkara lain menyulitkan pembuktian [6]. Gugatan perdata lain (Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst) diajukan sejumlah penggugat yang diwakili Eggi Sudjana, Ketua TPUA, di PN Jakarta Pusat pada 2023. Pada 25 April 2024 majelis hakim menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima karena eksepsi absolut dikabulkan, menurut kuasa hukum Jokowi, Otto Hasibuan [36].
Pada 2025, advokat asal Solo Muhammad Taufiq menggugat Jokowi, KPU Kota Surakarta, SMAN 6 Surakarta, dan UGM di PN Surakarta. Pada 10 Juli 2025, majelis hakim menyatakan PN Surakarta tidak berwenang mengadili karena eksepsi kompetensi absolut dikabulkan. Kuasa hukum Jokowi berargumen sengketa semacam ini masuk ranah Pengadilan Tata Usaha Negara [5]. Putusan ini tidak memeriksa pokok keaslian ijazah.
Klarifikasi UGM, SMAN 6 Surakarta, dan Bareskrim
Pada 9 Desember 2024, Eggi Sudjana selaku Ketua TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu ke Bareskrim Polri [9]. Pada Maret 2025, mantan dosen Rismon Hasiholan Sianipar mempersoalkan font Times New Roman pada sampul skripsi. Pada 21 Maret 2025 Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyatakan bahwa pada masa itu sampul dan lembar pengesahan lazim dicetak di percetakan sekitar kampus, sedangkan isi skripsi setebal 91 halaman diketik dengan mesin tik. UGM menegaskan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa, mengerjakan skripsi, dan menerima ijazah yang asli [7].

Pada 14 Mei 2025, dosen Kasmudjo menyatakan dirinya pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi adalah Prof. Sumitro, dan UGM membenarkan hal itu [8]. Jokowi menyerahkan ijazah SMA dan S1 miliknya untuk diperiksa ke Bareskrim pada 9 Mei 2025. Pada 22 Mei 2025, Bareskrim mengumumkan hasil uji laboratorium forensik: ijazah S1 dinyatakan asli dan identik dengan dokumen pembanding milik tiga rekan seangkatan, tidak ditemukan unsur pidana, dan penyelidikan atas aduan TPUA dihentikan [9].
Nomor yang dipublikasikan. Dalam konferensi pers itu, Dirtipidum Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut dokumen yang diuji sebagai ijazah bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681/KT Fakultas Kehutanan UGM, bertanggal 5 November 1985 [34][35]. Menurut ntvnews yang mengutip UGM, nomor mahasiswa Jokowi di UGM ditulis dalam format berbeda, yakni 80/34416/KT/1681 [9] (kedua versi memuat angka 1681; perbedaan format penulisan tidak dijelaskan dalam sumber tersebut, dan rilis UGM aslinya tidak kami temukan). UGM menjelaskan bahwa nomor ijazah Fakultas Kehutanan pada masa itu mengikuti urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dengan tambahan singkatan fakultas (FKT), sebuah kebijakan fakultas yang berlaku bagi semua lulusan, bukan hanya Jokowi [7]. Soal tanggal, Polri menyebut 5 November 1985 [34], sedangkan dalam kesaksiannya di sidang Jokowi menyebut ijazah S1 terbit 6 November 1985 [24]. Artikel ini hanya mencantumkan nomor yang telah dipublikasikan di sumber terbuka; tidak ada data pribadi lain yang dimuat.
