
Bagian 1 dari 4
Diperbarui per 8 November 2026. Seluruh pihak yang disebut sebagai tersangka atau terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Lead — Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah berjalan hampir delapan tahun, dari unggahan media sosial, gugatan perdata, laporan polisi, hingga ruang sidang. Pada 5 November 2026, Jokowi hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur dalam perkara terdakwa Roy Suryo (Nomor 300/2026), dan memperlihatkan ijazah dari SD hingga S1 yang ia nyatakan asli. Roy Suryo menolak seluruh keterangannya. Di pengadilan yang sama, dr. Tifauzia Tyassuma diadili dalam perkara terpisah (Nomor 301/2026). Kedua persidangan berlanjut pekan depan, dan belum ada putusan pokok perkara pada keduanya. Berikut rangkuman kronologinya berdasarkan pemberitaan media dan dokumen resmi.

Awal Mula: Dari Facebook ke Gugatan
Kemunculan tercatat paling awal yang dapat diverifikasi adalah Januari 2019. Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap Umar Kholid Harahap atas unggahan Facebook yang menyebut ijazah SMA Jokowi palsu, dengan alasan SMAN 6 Surakarta baru berdiri pada 1986. Ia dijerat Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau Pasal 207 KUHP, dan tidak ditahan karena ancaman hukumannya dua tahun [1]. Kelanjutan perkara itu tidak dapat diverifikasi dari sumber yang tersedia. Kepala SMAN 6 Surakarta saat itu menjelaskan bahwa ketika Jokowi lulus pada 1980 sekolah itu bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) dan baru berganti nama menjadi SMA 6 Surakarta pada 1985 [1]. (Satu media menyebut isu ini sudah beredar sebagai rumor sejak Pilpres 2014, tetapi klaim itu belum terverifikasi silang [32].)
Kasus Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur (2022–2023)
Isu kembali mengemuka pada 2022. Penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono, menggugat perdata ke PN Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022 [31][6]. Di sisi lain, ia dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) membahas isu ini dalam siniar di kanal YouTube “Gus Nur 13 Official” yang direkam pada 26 September 2022 [4].
Pada 18 April 2023, PN Surakarta menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada keduanya. Untuk Gus Nur, hakim menyatakan terbukti melanggar Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang berita bohong yang menimbulkan keonaran. Jaksa sebelumnya menuntut 10 tahun [2][3]. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang menghukum Gus Nur 4 tahun penjara dan denda Rp400 juta (putusan 7 Juni 2023, dengan pasal UU ITE), dan Mahkamah Agung menolak kasasinya pada 14 September 2023. Pada 1 Agustus 2025, Gus Nur termasuk penerima amnesti dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2025 [4]. Upaya hukum lanjutan Bambang Tri belum dapat diverifikasi.
