
Selembar surat keterangan penyetaraan pendidikan yang terbit pada 2019 akhirnya menyeret Gibran Rakabuming Raka keluar dari kursi Wakil Presiden. Dalam waktu 37 hari, sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menyinggung bukti pendidikannya pada 6 Oktober 2026 sampai ia menyerahkan surat berhenti kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026, perkara yang bertahun-tahun hanya menjadi perdebatan publik berubah menjadi krisis jabatan. Berikut rangkuman kronologinya, ke mana saja dokumen itu dipakai, berapa tagihan yang diklaim untuk negara, bagaimana reaksi warga, dan apa akibatnya bagi peta politik.
Apa yang sebenarnya dipersoalkan
Yang menjadi pokok sengketa bukan ijazah SMA dalam negeri, melainkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Surat itu menyatakan pendidikan Gibran pada tingkat kelas 12 di UTS Insearch, Sydney, Australia, tahun 2006, dinilai setara lulusan SMK program keahlian Akuntansi dan Keuangan. Permohonan penyetaraan diajukan secara daring pada hari yang sama, dengan lampiran dokumen hasil belajar dari SMP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, dan UTS Insearch. Menurut data KPU, Gibran bersekolah di Orchid Park pada 2002–2004 dan di UTS Insearch pada 2004–2007.
Perlu dicatat, dalam sumber-sumber yang ditelaah tulisan ini, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan dokumen tersebut dipalsukan. Yang dibatalkan adalah keabsahan surat penyetaraannya.
Kronologi perkara
- 6 Agustus 2019: surat keterangan penyetaraan terbit. Gibran baru tercatat sebagai anggota PDI Perjuangan pada 23 September 2019, lebih dari sebulan sesudahnya.
- 2020: Gibran maju sebagai calon Wali Kota Surakarta dan menang dengan 86,54 persen suara bersama Teguh Prakosa.
- 2024: surat yang sama dipakai sebagai kelengkapan syarat pendaftaran calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
- Agustus 2025: advokat H.M. Subhan Palal menggugat secara perdata ke PN Jakarta Pusat, dengan Gibran dan KPU sebagai tergugat. Pada Desember 2025 pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili.
- 19 Februari 2026: Subhan mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta (perkara 62/G/2026/PTUN.JKT) terhadap Kemendikdasmen selaku penerbit surat. Pada 21 Mei 2026 gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
- 12 Agustus 2026: PT TUN Jakarta menguatkan putusan tersebut (130/B/2026/PT.TUN.JKT).
- 10 September 2026: Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lain membawa persoalan syarat pendidikan Gibran ke MK lewat perselisihan hasil Pilpres 2024. Sidang pendahuluan digelar 21 September.
- 6 Oktober 2026: MK (Putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026) menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak punya kedudukan hukum. Namun dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang bisa dijadikan dasar penyetaraan dengan SMA. Dokumen yang diperlihatkan, kata MK, hanya bukti kehadiran (certificate of attendance), bukan bukti kelulusan. MK juga menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran.
- 22 September 2026: berkas kasasi Subhan dikirim ke Mahkamah Agung.
- 30 Oktober 2026: MA (Putusan 742 K/TUN/2026, majelis diketuai Yulius) mengabulkan seluruh gugatan: surat keterangan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta diperintahkan ditarik untuk dimusnahkan. MA membatalkan dua putusan sebelumnya dan mengadili sendiri.
- 6 November 2026: Kemendikdasmen menyatakan belum memproses pelaksanaan putusan itu.


