
Di mana saja surat itu dipakai
Pemberitaan Kompas.com menyebut surat ini sebagai salah satu dokumen yang dipakai Gibran untuk mendaftar calon Wali Kota Surakarta pada 2020 dan calon wakil presiden pada 2024. Republika melaporkan hal senada: putusan MA berdampak pada dua pencalonan itu. PDI Perjuangan, partai pengusung Gibran di Solo, menyatakan hanya menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada KPU daerah dan tidak berwenang memverifikasinya. Dalam sumber yang dirujuk tulisan ini, hanya dua pemakaian tersebut yang disebut. Daftar lain, bila ada, belum diungkap secara terbuka.
Penting pula membedakan akibat hukumnya. Sejumlah pakar yang dikutip BBC dan Kompas menjelaskan bahwa surat itu kini dianggap tidak pernah berkekuatan hukum, tetapi jabatan presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan lewat jalur Pasal 7A dan 7B UUD 1945 (DPR, MK, lalu MPR). Gerindra sendiri berpendapat putusan atas selembar surat tidak otomatis menggugurkan jabatan yang punya dasar konstitusional. Kompas juga mencatat batas 90 hari untuk menggugat keputusan tata usaha negara, sementara surat ini terbit pada 2019.
Berapa kerugian negara?
Sampai naskah ini disusun, tidak ada penetapan kerugian negara dari BPK, BPKP, atau penegak hukum dalam sumber yang dirujuk. Angka yang beredar adalah hitungan penggugat. Pada konferensi pers 4 November 2026, Subhan Palal mengatakan akan menagih sekitar Rp350 miliar, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut pemahamannya, pengguna manfaat dari keputusan yang dibatalkan wajib mengembalikannya kepada negara, mencakup gaji, tunjangan, dan fasilitas selama menjabat Wali Kota dan Wakil Presiden. Situs Democrazy.id melaporkan angka itu dipecah dalam dua tagihan: Rp24,53 miliar untuk masa Wali Kota dan Rp325,57 miliar untuk masa Wakil Presiden. Rincian komponennya belum dipublikasikan oleh penggugat dalam sumber yang ditelaah, dan belum ada proses hukum yang menguji hitungan tersebut. Karena itu angka ini sebaiknya dibaca sebagai klaim, bukan temuan lembaga negara.
Tiga hari terakhir: dari Istana ke Senayan
Tekanan di DPR menguat setelah putusan MA. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai pintu pemakzulan, dengan alasan Gibran tidak lagi memenuhi syarat. Pada 9 November, massa Aliansi Rakyat Menggugat berunjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden dan menuntut Gibran keluar; unjuk rasa sempat ricuh dan gerbang disegel dengan spanduk.
- Selasa, 10 November: Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto sekitar 2,5 jam. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Gibran menyampaikan niat berhenti dan meminta waktu membuktikan keabsahan syarat pendidikannya lewat jalur PTUN. Gibran sendiri mengatakan Prabowo menyarankannya tetap berjuang di PTUN.
- Rabu, 11 November: surat berhenti diserahkan kepada Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, menurut orang dekat Gibran dan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.
- Kamis, 12 November: Gibran menemui pimpinan MPR sekitar pukul 11.15 WIB dan menyerahkan suratnya. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan surat yang hanya lima paragraf dan menyatakan Gibran berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara, tanpa menyebut alasan. Sidang paripurna DPR untuk HMP batal digelar.
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebut alasannya pribadi, ditambah pertimbangan atas suara yang berkembang di masyarakat. Presiden Prabowo mengaku menerima dengan berat hati, dan menyatakan putusan hukum yang ada menunjukkan ketidaksesuaian dengan syarat konstitusional. BBC Indonesia melaporkan dalam sebuah video Gibran menyatakan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan ijazah. Gibran tercatat sebagai wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang mundur dari jabatannya, setelah Mohammad Hatta pada 1956. Sejak 12 November jabatan itu kosong.


