
Sisa alokasi 2,33 juta ton
Koran Jakarta pada 8 November 2026, dengan memuat keterangan Kementerian Pertanian, melaporkan 7,22 juta ton pupuk bersubsidi sudah tersalur sampai 5 November. Angka ini mewakili 75,60 persen jatah tahun ini, yang seluruhnya 9,55 juta ton. Sisanya, sekitar 2,33 juta ton, menjadi jatah hampir dua bulan terakhir tahun ini.
Tidak semua petani berhak. Menurut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alamsyah, hak atas pupuk ini hanya dimiliki petani yang menggarap tidak lebih dari dua hektare dan namanya tercatat di Simluhtan serta elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Daftar tanamannya ada sepuluh: padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu dari kelompok pangan; cabai, bawang merah, dan bawang putih dari hortikultura; lalu kopi, kakao, dan tebu rakyat dari perkebunan.
Sekitar tiga pekan sebelumnya, dalam webinar yang digelar Tabloid Sinar Tani bersama Pupuk Indonesia, angka yang disebut berbeda. Saeful Huda Rijaludin, Vice President Perencanaan Penjualan Ritel perusahaan itu, mencatat 7,10 juta ton tersalur sampai 9 Oktober, lebih tinggi 20 persen dari 5,90 juta ton setahun sebelumnya. Stok saat itu 1,39 juta ton, yang menurut hitungannya cukup untuk 46 hari bila petani rata-rata menebus 30 ribu ton sehari.
Dua laporan itu perlu dibaca berdampingan. Selisih antara angka 9 Oktober dan 5 November hanya 0,12 juta ton dalam 27 hari, jauh di bawah laju 30 ribu ton per hari. Sumber yang tersedia tidak menjelaskan selisih ini. Bisa saja keduanya memakai dasar pencatatan berbeda, atau penebusan memang melambat, sehingga publikasi data berkala dari Kementan dan Pupuk Indonesia akan membantu.
Harga turun dan aturan dipangkas
Sejak 22 Oktober 2025, harga eceran tertinggi (HET) dipangkas sampai 20 persen. Sekilo urea kini Rp1.800 dari semula Rp2.250, NPK Rp1.840 dari semula Rp2.300, NPK kakao Rp2.640, dan ZA untuk tebu Rp1.360. Penurunan ini, menurut keterangan Kementan yang dimuat Antara, tidak disertai tambahan APBN.
Kementan menyajikan dampaknya dalam siaran pers Oktober 2026. Data realisasi yang dikutip siaran pers itu membandingkan rentang 22 Oktober 2025-31 Juli 2026 dengan rentang setahun sebelumnya dan menemukan kenaikan sampai 20 persen. Jumlah petani yang menebus, rata-rata sampai Juli, bertambah 7 persen. Andi Nur Alamsyah sendiri mengingatkan agar kenaikan itu tidak dianggap semata karena harga, sebab musim tanam, sosialisasi, dan kesiapan penyalur juga berperan.
Aturan ikut disederhanakan. Antara, yang memuat keterangan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Eko Nugroho Dharmo Putro, menyebut penyaluran dulu diatur 145 peraturan kementerian dan lembaga; setelah deregulasi, jalurnya dari Pupuk Indonesia langsung ke petani.
Koperasi menjadi titik tebus baru
Perubahan paling baru ada di jalur distribusi. Kesiapan 10.070 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dipantau pemerintah sejak 15 Oktober 2026. Pupuk Indonesia menyatakan penebusan sudah bisa dilakukan di koperasi yang siap melayani, dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan alasannya dalam keterangan tertulis pada 17 Oktober. “Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi nggak ada lagi perantara,” ujarnya, seperti dikutip Republika. Bagi petani, syaratnya tetap: nama tercatat di e-RDKK, lalu cukup membawa KTP. Transaksi masuk ke sistem i-Pubers, dan harganya mengikuti HET.
Republika juga memuat cerita seorang petani Boyolali tentang masa sebelumnya. Dia mengatakan keharusan menunjukkan kartu tani menyulitkan penggarap dan petani gurem yang tak punya kartu, sehingga mereka beralih ke pupuk nonsubsidi yang lebih mahal.
Data dan temuan audit
Pendataan menjadi syarat yang menentukan. Batas pengisian e-RDKK untuk masa tanam Oktober-Maret jatuh pada 25 Oktober 2026, dan Kementan sudah mengingatkan penyuluh serta petani soal itu. Isinya NIK petani, letak dan luas lahan, jenis tanaman, pupuk yang dibutuhkan, dan kelompok tani tempat ia bergabung. Untuk 2027, perhitungan kebutuhan beralih dari pendekatan musim tanam ke periode tanam.
Pengawasan datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2026, seperti dilaporkan Bloomberg Technoz pada 13 Oktober, memuat rekomendasi agar kerugian perusahaan Rp21,96 miliar dipulihkan oleh Pupuk Indonesia. Pangkalnya, pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dinilai menyimpang dari ketentuan. Satu penyebab yang disebut: perencanaan suku cadang pabrik NPK di PT Pupuk Iskandar Muda kurang memadai. Mesin yang rusak tak segera tertangani, target produksi meleset, dan kekurangan pupuk bersubsidi ditutup dari perusahaan lain dengan biaya lebih mahal.
Tanggapan Pupuk Indonesia disampaikan Sekretaris Perusahaan Yehezkiel Adiperwira pada 26 Oktober. Perseroan mengaku sedang menjalankan rekomendasi itu, antara lain dengan menagih pihak terkait, sembari memperkuat kontrak dengan mitra dan sistem digital penebusan.
Catatan dari sudut pandang marhaenisme
Harga yang lebih rendah dan titik tebus yang lebih dekat menjawab kebutuhan nyata petani kecil. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama, sehingga koperasi desa yang benar-benar dikelola warga cocok dengan semangat itu. Keberhasilannya baru bisa dinilai dari kesiapan tiap koperasi dan catatan penyalurannya, bukan dari jumlah titik yang diresmikan.
Pertanyaan yang tersisa ada pada pintu masuk datanya. Dalam kajian Fauzian Aulia Muslim dan rekan di Jurnal Sejarah Citra Lekha, Marhaen digambarkan sebagai petani kecil dengan alat produksi sendiri yang hasilnya hanya cukup untuk keluarga. Petani semacam ini, juga penggarap yang tidak memiliki lahan atas namanya sendiri, berisiko berada di tepi sistem pendataan. Mengganti kartu dengan KTP memudahkan cara menebus, tetapi syarat terdaftar di e-RDKK tetap berlaku. Karena itu, keterbukaan tentang berapa petani gurem dan penggarap yang tercakup akan lebih berguna daripada angka tonase saja.
Catatan sudut pandang di atas adalah pendapat redaksi KBM, bukan sikap resmi organisasi mana pun.
Sumber
- Kementerian Pertanian, “Berinovasi untuk Pangan Masa Depan, Kementan Perkuat Akses Pupuk Terjangkau bagi Petani”. https://pertanian.go.id/index.php/news/view/8231 Diakses 9 November 2026.
- Koran Jakarta, “Stok Pupuk Subsidi Dijaga, Musim Tanam 2026 Tak Boleh Terganggu”. https://koran-jakarta.com/2026-11-08/stok-pupuk-subsidi-dijaga-musim-tanam-2026-tak-boleh-terganggu Diakses 9 November 2026.
- Antara, “Pemerintah minta petani segera isi e-RDKK pupuk subsidi MT Okmar”. https://gorontalo.antaranews.com/berita/429177/pemerintah-minta-petani-segera-isi-e-rdkk-pupuk-subsidi-mt-okmar Diakses 9 November 2026.
- Republika, “Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi Lewat Koperasi Merah Putih, Cukup Pakai KTP”. https://ekonomi.republika.co.id/berita/tn20wv416/petani-bisa-tebus-pupuk-subsidi-lewat-koperasi-merah-putih-cukup-pakai-ktp Diakses 9 November 2026.
- Investor.id, “Pupuk Subsidi Masuk Koperasi Merah Putih”. https://investor.id/business/458420/pupuk-subsidi-masuk-koperasi-merah-putih Diakses 9 November 2026.
- Bloomberg Technoz, “Penyaluran Pupuk Subsidi tak Sesuai Ketentuan, PI Rugi Rp21,9 M”. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/124442/penyaluran-pupuk-subsidi-tak-sesuai-ketentuan-pi-rugi-rp21-9-m Diakses 9 November 2026.
- Bloomberg Technoz, “PI Respons Laporan BPK soal Subsidi Pupuk tak Sesuai Aturan”. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/125712/pi-respons-laporan-bpk-soal-subsidi-pupuk-tak-sesuai-aturan Diakses 9 November 2026.
- Fauzian Aulia Muslim, Yety Rochwulaningsih, dan Sri Sudarsih, “Marhaenisme sebagai Rekontekstualisasi Marxisme dalam Pemikiran Sukarno”, Jurnal Sejarah Citra Lekha 10 (1), 2025. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jscl/article/download/72404/pdf Diakses 9 November 2026.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wikisumber. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945 Diakses 9 November 2026.
Gambar sampul: Petani Senja dibawah Cakrawala oleh Kang Ngolek Rai, lisensi CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, diubah (dipotong, diberi panel keterangan dan logo KBM).


