
Jakarta adalah kota dengan dua wajah. Di satu sisi, gedung-gedung pencakar langit menjulang dan pusat perbelanjaan modern berderet. Di sisi lain, di gang-gang sempit, di bawah jalan layang, di pinggir stasiun dan terminal, jutaan warga berjuang dengan penghasilan yang tidak menentu. Kesenjangan metropolitan inilah yang menjadi ujian bagi setiap gagasan kebangsaan, termasuk Marhaenisme.
Di tengah hiruk-pikuk kota, tiga azas Marhaenisme yang dirumuskan Bung Karno tetap menyala sebagai kompas: Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiganya sering disebut sebagai trilogi Marhaenisme. Bagaimana ketiganya menjawab persoalan rakyat kecil di Jakarta hari ini?
Sosio-Nasionalisme: Nasionalisme yang Memanusiakan
Bung Karno menegaskan bahwa nasionalisme yang ia perjuangkan bukanlah nasionalisme sempit dan chauvinistik, melainkan nasionalisme yang berperikemanusiaan, yaitu nasionalisme yang menolak penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Karena itu ia menyebutnya sosio-nasionalisme: cinta tanah air yang berakar pada kepedulian terhadap nasib rakyat.
Di Jakarta, wajah sosio-nasionalisme tampak dalam pertanyaan-pertanyaan yang sederhana namun mendasar:
- Apakah kota ini ramah bagi warganya yang paling kecil, termasuk pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, dan buruh harian?
- Apakah pembangunan membuat warga asli dan pendatang kecil tersingkir dari ruang hidupnya?
- Apakah kita masih bangga dengan produk, jasa, dan karya anak bangsa sendiri?
Nasionalisme yang hanya hadir dalam upacara dan seremoni belum cukup. Sosio-nasionalisme menuntut agar cinta tanah air diwujudkan dalam keberpihakan nyata kepada sesama warga yang paling rentan.
Sosio-Demokrasi: Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi
Bung Karno mengkritik demokrasi yang hanya berhenti pada urusan bilik suara. Menurutnya, demokrasi yang sejati adalah politiek-economische democratie, yaitu demokrasi di bidang politik sekaligus demokrasi di bidang ekonomi. Rakyat tidak hanya berhak memilih pemimpin, tetapi juga berhak ikut menentukan arah ekonomi yang menyangkut hidup mereka.
Di Jakarta, persoalan ini sangat nyata:
- Pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro sering kali berhadapan dengan penertiban tanpa solusi yang adil, padahal mereka menjadi penopang ekonomi kota.
- Buruh dan pekerja kontrak menghadapi ketidakpastian kerja dan upah yang sering tertinggal dari biaya hidup ibu kota.
- Pekerja informal dan pengemudi transportasi daring bekerja panjang tanpa jaminan sosial yang memadai dan sering tanpa posisi tawar yang kuat.
- Warga kampung kota menghadapi tekanan harga lahan dan hunian yang terus naik.
Sosio-demokrasi mengingatkan bahwa kebijakan kota harus melibatkan suara mereka, bukan hanya suara pemilik modal. Rakyat kecil bukan objek penertiban, melainkan subjek pembangunan.
Ketuhanan Yang Maha Esa: Kemajuan yang Berakhlak
Azas ketiga sering kali disalahpahami seolah-olah hanya urusan ritual. Dalam pemikiran Bung Karno, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar etika bernegara: bangsa Indonesia bertuhan dengan berbudi pekerti luhur, saling menghormati antarpemeluk agama dan kepercayaan, dan tidak ada egoisme keagamaan. Dalam pidato 1 Juni 1945, Bung Karno menyebutnya sebagai “Ketuhanan yang berkebudayaan”, ketuhanan yang lapang dan toleran.
Di kota majemuk seperti Jakarta, nilai ini menjadi perekat. Jakarta dihuni beragam suku, agama, dan latar budaya. Ketuhanan yang berkeadaban menolak kebencian, mendorong gotong royong, dan mengingatkan bahwa kemajuan kota tidak boleh mengorbankan nurani. Pembangunan yang menggusur tanpa empati bertentangan dengan nilai ketuhanan yang sejati.
Jakarta: Laboratorium Marhaenisme Modern
Kaum Marhaen hari ini tidak selalu memegang cangkul. Mereka adalah pedagang gerobak yang berangkat sebelum subuh, buruh pabrik di kawasan industri pinggiran, pengemudi ojek dan angkutan umum, penjaga toko, pekerja rumah tangga, dan pekerja serabutan. Mereka memiliki sedikit modal berupa gerobak, motor, atau keterampilan, tetapi berhadapan dengan sistem ekonomi yang jauh lebih besar dari diri mereka. Inilah wajah Marhaen metropolitan.
Marhaenisme tidak menawarkan jawaban instan, tetapi memberi arah:
- Berpihak: kebijakan kota harus diukur dari dampaknya bagi rakyat kecil.
- Melibatkan: warga, pedagang kecil, dan pekerja harus punya ruang bersuara dalam keputusan yang menyangkut hidup mereka.
- Menguatkan: koperasi, usaha mikro, dan jaring pengaman sosial perlu diperkuat agar Marhaen metropolitan tidak sendirian menghadapi kerasnya persaingan.
- Berakhlak: pembangunan harus bertumpu pada nilai kemanusiaan dan keadilan.
Menutup dengan Kerja Nyata
Trilogi Marhaenisme bukan hafalan untuk dipidatokan, melainkan pedoman untuk dikerjakan. Bagi keluarga besar Marhaenis di Jakarta, jawabannya adalah hadir di tengah rakyat: mendampingi, mengedukasi, dan menyuarakan aspirasi mereka dengan cara yang bermartabat.
Kesenjangan metropolitan tidak akan selesai oleh slogan. Ia hanya dapat dijawab oleh kerja bersama yang dilandasi kecintaan pada tanah air, keberpihakan pada rakyat kecil, dan kesadaran moral. Di situlah Marhaenisme menemukan relevansinya di abad ke-21.


