
Teks Pasal 33
Naskah UUD 1945 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR memuat Pasal 33 sebagai berikut:
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Naskah tersebut menandai ayat 4 dan 5 dengan tanda bintang, yang menunjukkan bahwa keduanya merupakan hasil perubahan UUD 1945 pada masa Reformasi.
Asas kekeluargaan dan usaha bersama
Ayat 1 menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama. Asas kekeluargaan berarti kegiatan ekonomi tidak semata-mata mengejar keuntungan perorangan, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama.
Negara menguasai hajat hidup orang banyak
Ayat 2 dan 3 menjelaskan peran negara. Cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi, air, dan kekayaan alam juga dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini sering dikutip dalam pembahasan tentang sumber daya alam.
Ekonomi kerakyatan
Istilah ekonomi kerakyatan dijelaskan dalam artikel Wikipedia sebagai sistem perekonomian yang berasaskan nilai-nilai kerakyatan. Ciri utamanya adalah tidak terjadi pemusatan kekuasaan atas sumber daya alam dan hasil produksinya. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh berbagai bentuk usaha, sehingga tidak didominasi satu kelompok besar.
Artikel tersebut menyebut koperasi sebagai salah satu model ekonomi kerakyatan. Koperasi dijelaskan sebagai badan usaha berbadan hukum yang didirikan untuk kemakmuran anggotanya dan berjalan dengan asas kekeluargaan.
Ayat 4 dan 5: demokrasi ekonomi
Ayat 4 menyebut prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Ayat 5 menyerahkan rincian pelaksanaannya kepada undang-undang. Artinya, pemahaman Pasal 33 tidak selesai pada teks konstitusi. Ia perlu dibaca bersama aturan turunan dan kebijakan yang berlaku.
Pelajaran bagi organisasi masyarakat
Bagi komunitas seperti KBM, Pasal 33 membantu menjelaskan mengapa gerakan rakyat kecil sering menekankan kebersamaan dan kemandirian ekonomi. Namun, setiap klaim tentang kebijakan ekonomi tetap perlu dikaitkan dengan teks dan aturan yang sah, bukan dengan tafsir yang belum diverifikasi.
Daftar sumber
- Naskah UUD 1945 Dalam Satu Naskah, Sekretariat Jenderal MPR, dibaca dari Wikisource Bahasa Indonesia, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945 (diakses 8 November 2026).
- Wikipedia Bahasa Indonesia, “Ekonomi kerakyatan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_kerakyatan (diakses 8 November 2026).
Catatan sumber: teks Pasal 33 diambil dari naskah yang diterbitkan MPR. Penjelasan istilah ekonomi kerakyatan berasal dari ensiklopedia daring dan perlu dibandingkan dengan literatur akademik sebelum dikutip dalam dokumen resmi.


