Keanggotaan Keluarga Besar Marhaenis
Ketentuan keanggotaan menurut Anggaran Dasar Bab V dan Anggaran Rumah Tangga Bab IV–V KBM hasil Munas III 2017.
Anggota Biasa
Warga Marhaenis dan/atau Warga Negara Indonesia lainnya yang secara resmi telah memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai anggota.
Anggota Kehormatan
Setiap orang yang telah berjasa dalam pengembangan ajaran Marhaenisme.
AD Pasal 12. Sebagai identitas keanggotaan, DPN menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
Syarat Keanggotaan
Yang dapat diterima menjadi anggota adalah:
- Warga Marhaenis dan Warga Negara Indonesia lainnya yang berminat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh organisasi.
- Menerima, menyetujui, dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Marhaenis.
- Setia kepada Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Tunduk kepada peraturan dan keputusan organisasi.
Hak Anggota
- Memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam organisasi.
- Berpendapat serta mengajukan usul dan saran.
- Memilih dan dipilih.
- Mendapat perlindungan dan pembelaan terhadap ancaman dari luar dalam melaksanakan tugas organisasi.
- Memperoleh penghargaan atas prestasi dan jasanya kepada organisasi.
Kewajiban Anggota
- Menjaga nama baik, harkat, martabat, disiplin, dan ketertiban organisasi.
- Melaksanakan tugas organisasi dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- Menciptakan suasana kekompakan, setia kawan, dan kekeluargaan.
- Selalu berupaya memajukan organisasi.
- Selalu berpikir, bersikap, dan bertindak secara positif.
- Menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
- Membayar uang pangkal dan iuran organisasi yang telah ditetapkan.
ART Pasal 8.
Berakhirnya Keanggotaan & Sanksi
Keanggotaan berakhir apabila anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Nasional. Anggota atau pengurus yang melanggar ketentuan organisasi dapat dikenai sanksi secara bertahap, mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara (skorsing), hingga pemberhentian, dengan hak melakukan pembelaan dalam Musyawarah Nasional.
