Asas, Dasar & Tujuan Keluarga Besar Marhaenis
Landasan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar KBM hasil Musyawarah Nasional III, Bandung, 25 Agustus 2017.
Asas
Asas ideal Keluarga Besar Marhaenis adalah Pancasila dengan asas perjuangan Marhaenisme dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
AD Pasal 4. Asas organisasi tidak dapat diubah (AD Pasal 20 ayat 1).
Dasar
Keluarga Besar Marhaenis bersifat gotong royong, mandiri, dan tidak merupakan bagian dari organisasi partai politik.
AD Pasal 5.
Tujuan
- Menghimpun dan mengembangkan Marhaenisme sebagai teori dan cara perjuangan Bung Karno guna mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:
- berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- mewujudkan persahabatan dan kerja sama semua bangsa di dunia atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan agar terpelihara kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan internasional.
- Menggalang warga Marhaenis, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diharapkan dapat melaksanakan teori dan praktik perjuangan Marhaenisme pada berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Melaksanakan kaderisasi sesuai cita-cita Marhaenisme dalam rangka pembinaan kader di bidang sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.
- Menjalin hubungan kerja sama dengan golongan, organisasi, lapisan masyarakat, dan perseorangan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
Mengapa ini penting?
Dengan asas Pancasila dan sifat yang mandiri serta bukan bagian partai politik, KBM berdiri sebagai rumah bersama kaum Marhaenis untuk kaderisasi, pengabdian sosial, dan kerja sama lintas golongan demi cita-cita Proklamasi.
Rujukan: Anggaran Dasar Keluarga Besar Marhaenis, Bab III Pasal 4–6. Naskah lengkap tersedia di halaman Dokumen AD/ART. Tafsir yang sah ditetapkan oleh Dewan Pembina, Dewan Ideologi, dan Dewan Pimpinan Nasional (AD Pasal 22).
