Dua istilah yang sering terdengar bersamaan, dan cara memahaminya dengan jernih, hormat, dan berpijak pada sumber
Dalam diskusi tentang ajaran Bung Karno, kita sering mendengar dua istilah: Marhaenisme dan Soekarnoisme. Ada yang memakainya bergantian, ada yang membedakannya dengan tegas. Pertanyaan “apa bedanya?” wajar muncul, terutama bagi anggota baru, mahasiswa, dan generasi muda yang baru mengenal ajaran Bung Karno.
Tulisan ini mencoba menjawabnya secara faktual: apa arti masing-masing, dari mana istilahnya berasal, di mana letak persamaan dan perbedaannya, serta bagaimana Keluarga Besar Marhaenis (KBM) menempatkannya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Rujukan ditandai angka dalam kurung siku, misalnya [1], dan rinciannya ada pada Daftar Sumber.
Jawaban singkat. Marhaenisme adalah asas dan teori perjuangan yang dirumuskan Bung Karno sejak masa pergerakan. Soekarnoisme adalah sebutan populer, yang ramai dipakai pada 1960-an, untuk ajaran atau pemikiran Bung Karno secara keseluruhan. Keduanya bersumber dari tokoh yang sama, tetapi cakupan dan kedudukannya berbeda. Dalam AD KBM, Marhaenisme dirumuskan dengan cakupan yang luas, yakni sebagai keseluruhan ajaran Bung Karno.
Apa itu Marhaenisme?
Istilah Marhaenisme bermula dari perjumpaan Bung Karno dengan seorang petani kecil bernama Marhaen di Bandung selatan pada pertengahan 1920-an. Kisah lengkapnya ada pada artikel kami Sejarah Marhaenis [5]. Rumusan paling awal yang dapat kita baca langsung berasal dari tulisan Bung Karno, “Marhaen dan Proletar” (Fikiran Ra’jat, 1933), yang mengutip keputusan Partindo:

- Marhaenisme adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
- Marhaen adalah kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat, dan kaum melarat Indonesia lainnya.
- Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan negara yang menyelamatkan Marhaen, sekaligus cara perjuangan untuk mencapainya.
- Marhaenis adalah setiap orang Indonesia yang menjalankan Marhaenisme [2].
AD KBM menggemakan hal ini: Marhaenisme adalah “faham, ideologi, teori perjuangan dan praktik perjuangan untuk mengangkat derajat dan martabat kaum marhaen Indonesia dari belenggu penjajahan politik, ekonomi dan kebudayaan” (AD Pasal 1 huruf c) [6].
Apa itu Soekarnoisme?
Soekarnoisme (juga ditulis Sukarnoisme) adalah sebutan untuk ajaran, pemikiran, dan pandangan hidup Bung Karno secara umum. Istilah ini tidak memiliki rumusan baku yang disepakati semua pihak. Sepanjang sejarahnya, orang memaknainya dengan cara yang berbeda-beda, sehingga uraian tentang isinya selalu bergantung pada siapa yang menafsirkan dan pada masa apa.
Istilah ini dipakai secara luas pada 1960-an. Salah satu contoh paling terdokumentasi adalah serial tulisan Sayuti Melik berjudul Beladjar Memahami Sukarnoisme yang terbit sejak Juli 1964 di harian Berita Indonesia dan kemudian dimuat banyak surat kabar lain. Dalam tulisan itu, Sayuti Melik menjelaskan Sukarnoisme sebagai ajaran Bung Karno yang menurutnya berasal dari Indonesia, memadukan unsur idealisme dan materialisme, serta mengakui Ketuhanan. Ia sendiri menyebut bahwa Bung Karno menamai ajarannya sebagai Marhaenisme [7].
Konteks Sejarah Istilah “Soekarnoisme” pada 1960-an
Agar adil, kita perlu memahami suasana zamannya. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), ajaran Bung Karno dirumuskan dalam berbagai pedoman, antara lain Manifesto Politik (Manipol) yang berintikan UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK) pada 1959, serta pidato “Tahun Vivere Pericoloso” 1964 yang memuat Trisakti. Bung Karno juga mengajak persatuan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis dalam gagasan Nasakom [9].
Pada 1964, sejumlah wartawan yang menyebut diri pendukung Sukarnoisme membentuk Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) (menurut makalah Nurmansyah dan Kasdi, pada 1 September 1964). Mereka bermaksud menyebarluaskan ajaran Bung Karno dan memisahkannya dari paham Marxisme-Leninisme. Di sisi lain, sejumlah kalangan lain, antara lain Njoto dari Partai Komunis Indonesia, menilai tafsir itu keliru atau menyimpang dari ajaran Bung Karno, dan polemik pun memanas di surat kabar. Pada 17 Desember 1964, Bung Karno membubarkan BPS melalui Keputusan No. 72/KOTI/1964, dengan alasan khawatir terjadi perpecahan di tengah rakyat [7][8].
Peristiwa ini mengajarkan sesuatu yang berguna: pada masa itu, ajaran Bung Karno sudah ditafsirkan berbeda-beda oleh banyak golongan. Pelajaran bagi kita hari ini: ajaran perlu dibaca dari sumber aslinya, yaitu tulisan dan pidato Bung Karno sendiri, dengan sikap saling menghormati. Kami menuliskan episode ini secara ringkas dan tanpa menghakimi pihak mana pun.
Persamaan
Meski berbeda cakupan, keduanya memiliki pijakan yang sama:
- Sumber yang sama. Keduanya merujuk pada pemikiran Bung Karno.
- Keberpihakan kepada rakyat kecil. Keduanya berangkat dari kepedulian pada nasib rakyat yang dimiskinkan oleh penjajahan dan ketidakadilan.
- Semangat anti-penjajahan. Keduanya menolak penjajahan dalam segala bentuknya, dan menghendaki bangsa yang berdaulat.
- Berpijak pada Pancasila. Keduanya dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana digali Bung Karno pada 1 Juni 1945 [4].
Perbedaan
Tabel berikut merangkum perbedaan yang lazim dikemukakan. Karena “Soekarnoisme” tidak memiliki rumusan baku, kolom kanan menggambarkan pemakaian umumnya dalam sejarah, bukan definisi tunggal.
| Aspek | Marhaenisme | Soekarnoisme (pemakaian umum) |
|---|---|---|
| Cakupan | Asas, teori, dan cara perjuangan untuk mengangkat kaum Marhaen. Rumusan 1933: sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi [2]. | Sebutan luas untuk seluruh pemikiran Bung Karno: politik, ekonomi, budaya, kenegaraan, dan hubungan internasional. |
| Sumber ajaran | Tulisan masa pergerakan, antara lain Indonesia Menggugat (1930), “Marhaen dan Proletar” (1933) [1][2]. | Seluruh tulisan dan pidato Bung Karno dari masa ke masa; penafsirannya beragam. |
| Kedudukan | Asas dan ideologi perjuangan (asas PNI, Partindo; asas perjuangan KBM menurut AD Pasal 4) [6]. | Sebutan bagi ajaran seorang tokoh; tidak berstatus asas organisasi yang baku. |
| Waktu dan konteks istilah | Gagasan 1920-an; dirumuskan 1930–1933 pada masa pergerakan nasional. | Populer pada 1960-an (Demokrasi Terpimpin); dipakai dalam polemik 1964 [7]. |
| Sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi | Inti rumusan Marhaenisme [2]. | Dipahami sebagai bagian dari ajaran Bung Karno. |
| Ketuhanan | Dalam Pancasila 1 Juni 1945, Ketuhanan bersama sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi membentuk “Trisila” [4]. KBM menyebut ketiganya “trilogi ajaran Bung Karno” (ART Pasal 12) [6]. | Ditekankan dalam tafsir Sayuti Melik (1964) bahwa ajaran Bung Karno mengakui Ketuhanan [7]. |
| Pancasila 1 Juni 1945 | Pancasila adalah asas ideal KBM; Marhaenisme diyakini sebagai sumber utama lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 (Pembukaan AD) [6]. | Pancasila adalah bagian dari ajaran Bung Karno. Pancasila lahir dari musyawarah banyak tokoh bangsa, dan Bung Karno adalah salah satu penggalinya yang utama. |
| Trisakti | Selaras dengan visi KBM: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan (ART Pasal 1) [6]. | Trisakti dirumuskan Bung Karno pada 1964 dan menjadi bagian ajarannya pada masa itu [9]. |
| Nasakom | Tidak termasuk dalam rumusan Marhaenisme 1933. Nasakom adalah gagasan persatuan kekuatan politik pada masa tertentu, dan tidak disebut dalam AD/ART KBM. | Sebagian penulis memasukkannya sebagai bagian ajaran Bung Karno pada masa Demokrasi Terpimpin; ia ditafsirkan beragam pada zamannya [7][9]. |
Dari tabel ini tampak pola yang mudah diingat: Marhaenisme adalah inti perjuangan yang dirumuskan sejak awal, sedangkan Soekarnoisme adalah payung penyebutan bagi ajaran Bung Karno yang lebih luas. Dalam pembicaraan akademis dan politik, sebagian orang memandang Marhaenisme sebagai bagian dari Soekarnoisme, sebagian lain memandang keduanya nyaris sama. Perbedaan pandangan itu wajar, karena istilah kedua memang tidak pernah dibakukan.
Sikap KBM Menurut AD/ART
AD/ART KBM (hasil Musyawarah Nasional III, Bandung, 24–25 Agustus 2017) memberi pegangan yang jelas [6]:
- Istilah resmi. Dokumen organisasi memakai istilah “Marhaenisme” dan “ajaran Bung Karno”. Kata “Soekarnoisme” tidak ditemukan dalam AD/ART.
- Cakupan luas. AD Pasal 1 huruf d menyatakan bahwa Marhaenisme adalah “keseluruhan ajaran Bung Karno, baik sebagai ideolog, politikus maupun negarawan, yang tertulis maupun lisan yang harus diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman masa kini dan masa mendatang”. Artinya, bagi KBM, apa yang dalam pembicaraan umum sering disebut Soekarnoisme sudah tercakup dalam pengertian Marhaenisme.
- Asas. Asas ideal KBM adalah Pancasila dengan asas perjuangan Marhaenisme, berdasarkan UUD 1945 (AD Pasal 4).
- Lambang. Segitiga sama sisi pada lambang KBM melambangkan tiga unsur trilogi ajaran Bung Karno: Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa (ART Pasal 12 ayat 2 huruf a).
- Sikap terbuka. KBM bersifat gotong royong, mandiri, dan bukan bagian dari partai politik (AD Pasal 5), serta terbuka bekerja sama dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi (AD Pasal 6 ayat 4).
- Penerapan sesuai zaman. Tujuan KBM adalah menghimpun dan mengembangkan Marhaenisme sebagai teori dan cara perjuangan Bung Karno, serta melaksanakan kaderisasi (AD Pasal 6).
Dengan demikian, bagi anggota KBM, perdebatan tentang istilah tidak perlu menjadi pemisah. Yang lebih penting adalah menerapkan ajaran itu dalam kerja nyata: berpihak pada rakyat kecil, menjaga persatuan bangsa, dan berpegang pada Pancasila.
Penutup
Marhaenisme dan Soekarnoisme ibarat inti dan payung dari satu pohon pemikiran. Memahami perbedaannya membantu kita berbicara dengan tepat, sementara memahami kesamaannya mengingatkan kita bahwa sumbernya satu: gagasan Bung Karno tentang Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan adil bagi seluruh rakyat. Untuk mendalaminya, tidak ada pengganti membaca langsung tulisan dan pidato Bung Karno.
Daftar Sumber
- Soekarno. 1930. Indonesia Menggugat (pidato pembelaan di Landraad Bandung). Teks daring: id.wikisource.org/wiki/Indonesia_Menggugat. Diakses 8 November 2026.
- Soekarno. 1933. “Marhaen dan Proletar”, Fikiran Ra’jat. Teks daring: id.wikisource.org/wiki/Marhaen_dan_Proletar. Diakses 8 November 2026.
- Soekarno. 1933. Mentjapai Indonesia Merdeka. Risalah politik Partindo.
- Soekarno. 1 Juni 1945. Pidato tentang dasar negara dalam sidang BPUPK. Termuat dalam Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang BPUPK dan PPKI.
- Artikel Sejarah Marhaenis, situs Keluarga Besar Marhaenis DKI Jakarta (halaman pendamping tulisan ini).
- Keluarga Besar Marhaenis. 2017. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KBM, hasil Musyawarah Nasional III, Bandung, 24–25 Agustus 2017.
- Nurmansyah, David, dan Aminuddin Kasdi. 2017. “Polemik Artikel Beladjar Memahami Sukarnoisme Karya Sayuti Melik Tahun 1964”. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah 5 (1): 52–65.
- Njoto. 1965. “BPS” Aksi Reaksi. Jakarta: PT Rakjat (sudut pandang yang berseberangan dengan BPS). Teks daring: marxists.org/indonesia/indones/1965-BPS.htm.
- Soekarno. 1959. Penemuan Kembali Revolusi Kita (pidato 17 Agustus 1959, Manipol-USDEK); Soekarno. 1964. Tahun Vivere Pericoloso (pidato 17 Agustus 1964, Trisakti). “Marhaenisme”. Wikipedia bahasa Indonesia (daftar kronologi ajaran Bung Karno), id.wikipedia.org/wiki/Marhaenisme, diakses 8 November 2026 (sebagai pelengkap).
