Dari pematang sawah Bandung selatan hingga Keluarga Besar Marhaenis: perjalanan sebuah istilah, sebuah asas perjuangan, dan sebuah keluarga besar
Setiap gagasan besar biasanya bermula dari peristiwa kecil. Marhaenisme, ajaran yang menjadi napas Keluarga Besar Marhaenis (KBM), berawal dari percakapan singkat seorang mahasiswa dengan seorang petani di tepi sawah. Dari percakapan itu lahir sebuah nama yang kemudian dipakai untuk menyebut jutaan rakyat kecil Indonesia: Marhaen.
Tulisan ini mengajak kita menelusuri riwayat kata itu: dari mana datangnya, bagaimana Bung Karno menjelaskannya, bagaimana ia menjadi asas perjuangan, hingga bagaimana KBM meneruskannya pada hari ini. Beberapa bagian ditandai nomor rujukan dalam kurung siku, misalnya [1]; rinciannya ada pada Daftar Sumber di akhir tulisan.
Garis Waktu Marhaenis
1920-anPertengahan dasawarsa: Soekarno, mahasiswa di Bandung, bertemu petani kecil bernama Marhaen (menurut penuturan Bung Karno).
19274 Juli: Perserikatan Nasional Indonesia berdiri di Bandung; pada 1928 menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI).
1930Pledoi Indonesia Menggugat: kata “Marhaen” dan “marhaenisme” dipakai secara terbuka.
193125 April: Partindo berdiri sesudah PNI dibubarkan.
1933Tulisan “Marhaen dan Proletar” di Fikiran Ra’jat; risalah Mentjapai Indonesia Merdeka.
19451 Juni: pidato Pancasila dengan “Trisila”: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, Ketuhanan.
195423 Maret: fusi tiga organisasi mahasiswa menjadi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
1955Pemilu pertama; PNI termasuk partai peraih suara terbanyak.
1973Januari: PNI melebur bersama empat partai lain ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
1985Pancasila diwajibkan sebagai asas tunggal partai dan organisasi kemasyarakatan.
1998Reformasi; ruang ekspresi gagasan kembali terbuka.
19991 Januari: Keluarga Besar Marhaenis (KBM) dibentuk.
201724–25 Agustus: Munas III KBM di Bandung menyempurnakan AD/ART.
Asal Usul Istilah Marhaen (1920-an)
Pada pertengahan 1920-an, Soekarno masih mahasiswa di Technische Hoogeschool Bandung. Menurut penuturannya sendiri, pada suatu hari ia berjalan-jalan di daerah Bandung selatan dan bertemu seorang petani yang sedang menggarap sawah kecil. Sawah itu miliknya sendiri, cangkul dan alat-alatnya juga milik sendiri, ia bekerja sendiri, tetapi hasilnya hanya cukup untuk menghidupi keluarganya secara pas-pasan. Soekarno bertanya tentang nama petani itu, dan dijawab: Marhaen. Dalam beberapa versi cerita, petani tersebut dipanggil Mang Aen [5][6].
Perjumpaan itu menggugah pertanyaan besar: mengapa seorang yang punya tanah dan alat sendiri tetap miskin? Bung Karno menyimpulkan bahwa kemiskinan itu bukan karena ia malas atau tidak bermodal, melainkan karena ia hidup di bawah sistem penjajahan dan kapitalisme yang menghimpitnya. Nama Marhaen kemudian ia pilih untuk menyebut seluruh rakyat kecil Indonesia dengan nasib yang serupa.
Perlu dicatat, versi lokasi dan nama dalam cerita ini bervariasi antar sumber (kawasan yang disebut antara lain sekitar Cigereleng atau Cipagalo, Bandung selatan), dan sebagian penulis meragukan adanya sosok petani bernama Marhaen [6]. Karena itu, rujukan yang paling kokoh adalah penuturan Bung Karno sendiri dan tulisan-tulisan yang ia tinggalkan. Dalam pledoi Indonesia Menggugat (1930), kata “Marhaen” sudah dipakai secara terbuka. Ia berbicara tentang “Kang Marhaen” dan “Kang Kromo”, yaitu rakyat kecil yang sebagian besar penghidupannya serba kecil: tani kecil, buruh kecil, pedagang kecil, pelayar kecil [1].
Marhaen dan Proletar: Apa Bedanya?
Pada masa itu, banyak pemikir pergerakan mengenal istilah “proletar” dari ajaran sosialisme Eropa, yakni kaum buruh upahan yang tidak memiliki alat produksi sama sekali. Bung Karno melihat bahwa keadaan Indonesia berbeda. Sebagian besar rakyat kita bukan buruh pabrik, melainkan petani kecil, nelayan, pedagang kecil, dan tukang yang masing-masing punya alat sederhana namun tetap miskin.
Dalam tulisan “Marhaen dan Proletar” yang dimuat di Fikiran Ra’jat (1933), Bung Karno mengutip keputusan Partindo bahwa Marhaen adalah “kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain”. Kata Marhaen dipakai karena kata proletar sudah termasuk di dalamnya, sedangkan kata proletar sendiri dapat disalahpahami seolah-olah tidak mencakup kaum tani dan golongan melarat lainnya [2]. Dengan kata lain, buruh tetap bagian dari Marhaen, tetapi Marhaen jauh lebih luas daripada buruh. Di tulisan yang sama, Bung Karno juga menyebut kaum buruh mengambil bagian yang besar dalam perjuangan Marhaen [2].
Itulah sebabnya Marhaenisme bukan sekadar salinan teori asing. Ia lahir dari pengamatan atas kenyataan masyarakat Indonesia sendiri.
Marhaenisme Menjadi Asas Perjuangan (1927–1933)
Pada 4 Juli 1927, Soekarno dan kawan-kawannya mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia di Bandung, yang pada 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) [7]. Dalam pledoi Indonesia Menggugat di Landraad Bandung pada 1930, Bung Karno menegaskan bahwa PNI adalah partai massa yang “kromoistis dan marhaenistis”, karena susunan masyarakat Indonesia memang hampir seluruhnya terdiri dari kaum kecil. Pergerakan Indonesia, katanya, harus mencari tenaganya di kalangan Kang Kromo dan Kang Marhaen [1].

Setelah PNI dibubarkan pada 1931 dan Partindo berdiri pada 25 April 1931 [7], gagasan ini dirumuskan lebih tegas. Keputusan Partindo, yang dikutip Bung Karno dalam Fikiran Ra’jat (1933), merumuskan: Marhaenisme adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi; ia adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat dan negeri yang menyelamatkan Marhaen, sekaligus cara perjuangan untuk mencapainya [2]. Pada 1933 pula Bung Karno menyusun risalah Mentjapai Indonesia Merdeka yang menguraikan strategi perjuangan massa [3].
Dua prinsip itu penting. Sosio-nasionalisme adalah kebangsaan yang berperikemanusiaan dan membela rakyat kecil, bukan kebangsaan yang sempit. Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang tidak berhenti pada hak memilih, tetapi juga menuntut keadilan ekonomi bagi rakyat.
Dari Pembuangan hingga Pancasila (1934–1945)
Pada 1933 Bung Karno ditangkap, lalu pada 1934 dibuang ke Ende dan kemudian ke Bengkulu. Perjuangan terhenti sebagai organisasi, tetapi pemikirannya terus matang. Pada 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPK, ia menyampaikan lima dasar negara yang ia namai Pancasila, dan menyatakan bahwa kelimanya dapat diperas menjadi tiga (sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ketuhanan) atau bahkan satu, yaitu gotong royong [4]. Dua dari tiga sila itu adalah prinsip yang sama dengan rumusan Marhaenisme. Itulah sebabnya Pembukaan AD KBM meyakini Marhaenisme sebagai sumber utama lahirnya falsafah Pancasila 1 Juni 1945 [10].
Pascakemerdekaan: PNI, GMNI, dan Organisasi Massa (1945–1965)
Setelah Proklamasi, PNI dihidupkan kembali dan menjadi salah satu partai besar. Pada Pemilu 1955, PNI termasuk partai yang meraih suara terbanyak dan ikut mewarnai sebagian besar kabinet pada dekade 1950-an dan 1960-an [7]. Marhaenisme menjadi asas perjuangan partai ini, dengan sayap-sayap organisasi pelajar, pemuda, dan perempuan.
Di kalangan mahasiswa, tiga organisasi (Gerakan Mahasiswa Marhaenis di Yogyakarta, Gerakan Mahasiswa Merdeka di Surabaya, dan Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia di Jakarta) berfusi menjadi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pada 23 Maret 1954. Nasionalisme dan Marhaenisme ditetapkan sebagai ideologinya, dan kongres pertamanya berlangsung dengan restu Presiden Soekarno [8]. PNI juga memiliki sayap pemuda yang bernama Gerakan Pemuda Marhaenis [7].
Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), ajaran Bung Karno berkembang ke berbagai rumusan, seperti Manipol-USDEK (1959), Nasakom, dan Trisakti (1964). Pada masa ini pula istilah “Soekarnoisme” ramai dibicarakan; uraian lengkapnya ada pada artikel kami yang lain, Marhaenisme dan Soekarnoisme: Apa Bedanya?
Masa Orde Baru (1966–1998)
Setelah pergantian kekuasaan pada 1966–1967, pemerintah Orde Baru menata ulang kehidupan politik. Pada Januari 1973, sembilan partai peserta Pemilu 1971 disederhanakan menjadi tiga kekuatan politik. PNI bersama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Parkindo, dan Partai Katolik melebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) [7][9]. Fusi ini juga memutus hubungan organisatoris antara PNI dan GMNI [8]. Pada pertengahan 1980-an, seluruh partai dan organisasi kemasyarakatan diwajibkan memakai Pancasila sebagai asas tunggal (UU No. 3 dan No. 8 Tahun 1985) [11].
Masa itu dikenal sebagai masa ketika pembicaraan terbuka tentang ajaran Bung Karno dibatasi. Pembukaan AD KBM sendiri mencatat adanya “usaha-usaha secara sistematis dan terstruktur” selama lebih dari tiga dekade untuk melemahkan Marhaenisme sebagai teori perjuangan bangsa [10]. Kami menuliskannya sebagaimana tercatat dalam dokumen organisasi, tanpa maksud menyalahkan siapa pun; yang terpenting adalah api gagasan itu tetap dijaga oleh banyak keluarga marhaenis di berbagai daerah.
Era Reformasi (1998–sekarang)
Reformasi 1998 membuka kembali ruang bagi ekspresi gagasan. Sejumlah partai dan organisasi yang mengaku meneruskan tradisi PNI atau Marhaenisme bermunculan, termasuk PNI yang dihidupkan kembali pada 1998 dan kemudian memakai nama PNI Marhaenisme pada 2002 [7]. Di ranah negara, pengakuan terhadap jasa Bung Karno juga berlanjut: 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 [12], dan Bung Karno dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 7 November 2012 [12].
Dalam suasana itulah, pada 1 Januari 1999, warga marhaenis sepakat membentuk Keluarga Besar Marhaenis (KBM) [10].
KBM Meneruskan Ajaran Ini
AD KBM yang disempurnakan pada Musyawarah Nasional III (Bandung, 24–25 Agustus 2017) menegaskan sejumlah hal pokok [10]:
- Pengertian. Marhaen adalah rakyat yang miskin atau yang dimiskinkan oleh sistem kapitalisme dan penjajahan dalam segala bentuknya. Marhaenis adalah setiap orang yang berjuang bersama dan membela nasib kaum marhaen (AD Pasal 1).
- Marhaenisme. Faham, ideologi, teori, dan praktik perjuangan untuk mengangkat derajat dan martabat kaum marhaen dari belenggu penjajahan politik, ekonomi, dan kebudayaan, sekaligus keseluruhan ajaran Bung Karno yang harus diterapkan sesuai perkembangan zaman (AD Pasal 1).
- Asas dan sifat. Asas ideal adalah Pancasila dengan asas perjuangan Marhaenisme, berdasarkan UUD 1945. KBM bersifat gotong royong, mandiri, dan bukan bagian dari organisasi partai politik (AD Pasal 4 dan 5).
- Tujuan. Menghimpun dan mengembangkan Marhaenisme sebagai teori dan cara perjuangan Bung Karno; menggalang warga marhaenis di dalam dan luar negeri; melaksanakan kaderisasi; serta menjalin kerja sama dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi (AD Pasal 6).
- Visi. Masyarakat adil dan makmur lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan (ART Pasal 1).
Dengan landasan itu, KBM memandang Marhaenisme bukan peninggalan masa lalu yang cukup dikenang, melainkan ajaran yang harus terus dihidupkan: lewat kaderisasi, kerja sama yang saling menghormati, dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil.
Penutup
Dari satu percakapan di Bandung selatan, lahirlah sebuah istilah, lalu asas perjuangan, lalu sebuah keluarga besar. Sejarah Marhaenis adalah sejarah tentang keyakinan bahwa rakyat kecil layak berdaulat di negeri sendiri. Bagi KBM, tugas generasi hari ini adalah meneruskan keyakinan itu dengan cara-cara yang sesuai zamannya.
Daftar Sumber
- Soekarno. 1930. Indonesia Menggugat (pidato pembelaan di Landraad Bandung). Teks daring: id.wikisource.org/wiki/Indonesia_Menggugat. Diakses 8 November 2026.
- Soekarno. 1933. “Marhaen dan Proletar”, Fikiran Ra’jat. Teks daring: id.wikisource.org/wiki/Marhaen_dan_Proletar. Diakses 8 November 2026.
- Soekarno. 1933. Mentjapai Indonesia Merdeka. Bandung: risalah politik Partindo.
- Soekarno. 1 Juni 1945. Pidato tentang dasar negara dalam sidang BPUPK. Termuat dalam Sekretariat Negara RI, Risalah Sidang BPUPK dan PPKI.
- Adams, Cindy. 1966. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
- “Marhaenisme”. Wikipedia bahasa Indonesia. id.wikipedia.org/wiki/Marhaenisme. Diakses 8 November 2026 (sebagai pelengkap).
- “Partai Nasional Indonesia”. Wikipedia bahasa Indonesia. id.wikipedia.org/wiki/Partai_Nasional_Indonesia. Diakses 8 November 2026 (sebagai pelengkap).
- “Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia”. Wikipedia bahasa Indonesia. id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Mahasiswa_Nasional_Indonesia. Diakses 8 November 2026 (sebagai pelengkap).
- “Partai Demokrasi Indonesia”. Wikipedia bahasa Indonesia. id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia. Diakses 8 November 2026 (sebagai pelengkap).
- Keluarga Besar Marhaenis. 2017. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KBM, hasil Musyawarah Nasional III, Bandung, 24–25 Agustus 2017.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila; penetapan Soekarno sebagai Pahlawan Nasional, 7 November 2012 (lihat juga halaman Sejarah Bung Karno di situs ini).
